CATATAN.CO.ID, Sampit – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah semestinya ada setiap acara besar, apalagi yang melibatkan pejabat tinggi daerah. Namun belakangan ini di Kotawaringin Timur (Kotim) , muncul pertanyaan sejumlah pihak akan keberadaan petugas penegak perturan daerah itu yang jarang muncul setiap kegiatan kepala daerah.
Menanggapi ini Kepala Satpol PP Kotim, Marjuki mengatakan ada komunikasi yang salah pada bidang kehumasan dan keprotokolan petinggi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pihak Satpol PP beberapa waktu ini tak pernah diberitahukan secara resmi terkait agenda maupun acara yang semestinya Satpol PP hadir di lokasi.
“Harusnya ada surat resminya. Ini menjadi dasar kami untuk mengerahkan personel dan mempertangungjawabkannya,” jelas Marjuki, Senin, 24 Januari 2022.
Diakui Marjuki, pihaknya pernah mengkonfirmasikan ini langsung, tapi ditanggapi biasa. Dan seolah tak perlu surat resmi ataupun semacamnya dalam mengerahkan petugas Satpol PP Kotim.
“Tidak bisa otomatis seperti itu. Alangkah eloknya di dalam instruksi harus ada dokumen resmi . Tentu kami ada pertanggungjawaban ketika menugaskan anggota kami,” ujarnya.
Diakui Marjuki sejauh ini pihaknya bersama personel selalu ada dan selalu siap dalam melakukan pengawalan. Bahkan bila perlu melalukan pengawasan.
Menurut Marjuki, selain sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP juga menjadi penyelenggara ketertiban umum. Termasuk juga dalam pengawalan pejabat penting.
Dia juga memastikan, meski saat ini sedang mengalami sejumlah keterbatasan sarana dan prasarana, Satpol PP siap dan mampu melakukan kegiatan pengawalan.
Satpol PP, khususnya Marjuki sebagai pimpinan ingin membuktikan kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah bahwa pihaknya selalu siap dalam segala kondisi. Minimal, menempatkan 4 hingga 6 orang personel dalam suatu kegiatan dan objek vital.
“Kami ini bukan bermaksud tidak terlibat. Tapi tidak ada instruksi. Padahal dalam pengawalan Bupati kami punya tanggung jawab,” tandasnya. (C1)
