CATATAN.CO.ID, Sampit – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menilai posisi petani masih lemah secara ekonomi dan aspek yuridis.
“Kondisi tersebut menjadikan posisi petani termarjinalkan baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang Siswanto, Kamis, 20 Juli 2023.
Apalagi di daerah lahan kritis yang hanya mengandalkan dari pengairan tadah hujan saja. Sehingga mereka hanya akan produktif di bidang pertanian pada saat musim penghujan saja.
“Dengan begitu jauh harapan kita untuk bisa menjadi daerah yang memproduksi hasil pertanian terbesar di Kalimantan tengah sedangkan sandang pangan di daerah kita saja kita masih mengimpor dari daerah lain di Pulau Jawa dan lainnya,” tutur Dadang dengan mimik prihatin.
Padahal menurutnya, jika dilihat dari luas sawah irigasi yang dimiliki Kotim sekarang, para petani di Kotim seharusnya dapat diberdayakan secara maksimal.
Belum lagi permasalahan mengenai meningkatnya perubahan iklim di Kotim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani-petani.
“Dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif,” hemat Dadang.
Tentunya, itu semua bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.
Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya.
Fraksi PAN DPRD Kotim pun menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Petani untuk dibahas ke tahap selanjutnya. (C10)
