OPD Mitra Komisi II DPRD Kotim Kekurangan Anggaran Rp39,15 Miliar

OPD Mitra Komisi II DPRD Kotim Kekurangan Anggaran Rp39,15 Miliar

CATATAN.CO.ID, Sampit – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 39,15 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kebutuhan tersebut tersebar pada enam OPD dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar mengatakan, total usulan tambahan anggaran yang disampaikan mitra kerja Komisi II mencapai Rp 39.152.979.393.

Rincian tersebut merupakan hasil rapat kerja bersama OPD yang kemudian disampaikan dalam rapat kompilasi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Komisi II kami sudah melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerja dan menghasilkan beberapa hal yang pada hari ini akan segera kami sampaikan,” ucap Kurniawan, Rabu, 18 November 2026.

Dari seluruh usulan tersebut, kebutuhan terbesar berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mencapai Rp 21.491.738.182. Tambahan anggaran itu antara lain diarahkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan pada 2027, termasuk penyediaan jalur pengaman bagi petani serta penanganan dampak yang berkaitan dengan masyarakat. Namun, usulan tersebut belum disepakati.

Berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan tambahan Rp 8.427.638.750. Kebutuhan ini mencakup operasional, BBM, suku cadang, peningkatan prasarana pendukung, hingga pengadaan alat uji laboratorium. Dinas Perikanan mengajukan tambahan Rp 4.561.690.000 untuk empat program, sedangkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan Rp 4.341.912.461.

Menurut Kurniawan, sejumlah program pada dinas tersebut berpotensi mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah mengusulkan tambahan sekitar Rp150 juta untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, salah satunya terkait sengketa lahan. Bagian Sumber Daya Alam Setda juga mengajukan tambahan kurang lebih Rp 150 juta.

Ia menilai, sejumlah kebutuhan tambahan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat. Salah satunya kebutuhan operasional pengangkutan sampah di DLH, yang alokasi BBM-nya disebut hanya mencukupi lima bulan.

BBM kemarin anggaran tersedia untuk BBM angkut sampah hanya lima bulan. Jadi kalau sehari saja sampah yang tidak terangkut, tentu ini akan menjadi permasalahan baru. Oleh sebab itu, beberapa hal yang kami sampaikan adalah sifatnya mendesak,” ujarnya.

Ia berharap, pembahasan anggaran bersama TAPD dapat mempertimbangkan skala prioritas, terutama program yang mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sebab, tidak seluruh kebutuhan tambahan yang disampaikan OPD otomatis dapat terakomodasi dalam anggaran 2027.

”Dari semua usulan di Komisi II, dapat kami sampaikan senilai Rp 39.152.979.393. Ini yang kami sampaikan, kenapa perlu kami tekankan beberapa OPD memerlukan tambahan terutama yang langsung berdampak ke masyarakat,” tukasnya. (C-01)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *