Gedung Pertemuan Terpadu Senilai Rp 149 Miliar Akan Dibangun Hanya Dalam Satu Tahun Anggaran

Gedung Pertemuan Terpadu Senilai Rp 149 Miliar Akan Dibangun Hanya Dalam Satu Tahun Anggaran

CATATAN.CO.ID, Sampit – Pembangunan gedung pertemuan terpadu di Jalan Mohammad Hatta atau jalur Lingkar Selatan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), direncanakan diselesaikan dalam satu tahun anggaran pada 2027 mendatang. Rencananya, pembangunan gedung menelan anggaran sebesar Rp 149 miliar.

”Pembangunan gedung pertemuan terpadu tidak direncanakan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran. Proyek tersebut ditargetkan langsung selesai pada 2027,” kata Ketua DPRD Kotim, Rimbun, Rabu, 18 November 2026.

Pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari program pemerintah daerah, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan gedung tersebut nantinya dapat menyediakan fasilitas yang lebih memadai bagi masyarakat, untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan berskala besar di Kotim.

Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung kegiatan berskala besar. Gedung itu diperkirakan mampu menampung hingga 5.000 orang dengan berbagai fasilitas pendukung. Rencana pembangunan fasilitas tersebut telah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan DPRD. Program itu juga merupakan bagian dari upaya dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

 Awalnya, Pemkab Kotim mewacanakan pembangunan dua fasilitas, yakni pembangunan Gedung Pertemuan Terpadu dan gedung DPRD Kotim di Jalan Soekarno atau Lingkar Utara Sampit yang lahannya telah tersedia. Namun, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembangunan gedung DPRD ditunda dan difokuskan pada pembangunan gedung tersebut.

Lahan seluas kurang lebih 4,5 hektar yang pada tahun 2025 diperuntukan pembangunan rumah dinas anggota DPRD Kotim, kini diambil alih untuk pembangunan gedung terpadu.

”Dulu memang peruntukannya untuk rumah dinas lembaga DPRD atau anggota DPRD. Dengan adanya program Bupati di tahun 2025, kami menyerahkan lahan itu kepada pemerintah daerah, sehingga program ini bukan barang baru sebenarnya,” jelasnya. (C-01)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *