CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Samsyu meminta sekolah bertindak tegas menangani kasus perundungan. Terlebih beberapa waktu lalu terjadi perundungan terhadap anak perempuan berusia 10 tahun di Kecamatan Baamang.
”Kita berharap lingkungan sekolah lebih peka, bahkan membuat aturan yang tegas, sanksi yang tegas, bahkan di lingkungan sekolah pun harus menyiapkan semacam tempat pengaduan,” ucapnya, Rabu, 17 November 2026.
Ia mengingatkan sekolah, agar tidak mengabaikan laporan perundungan. Jika ditemukan dugaan pembiaran, persoalan tersebut perlu ditelusuri dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
”Kita berharap kasus bullying di Sampit itu tidak ada, jangan sampai itu terjadi. Salah satu kuncinya adalah keterlibatan semua pihak,” tegasnya.
Ia juga mendorong sekolah, khususnya sekolah negeri, memiliki aturan dan sanksi yang jelas serta memberikan edukasi tentang dampak perundungan kepada siswa.
”Ini kan kasus laksana gunung es biasanya kayak gitu. Ada kasus-kasus lain yang sebenarnya tidak speak up,” tuturnya.
Sebab itu, Dadang mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memberikan pendampingan sesuai kebutuhan korban. Perundungan dapat berdampak pada kepercayaan diri hingga prestasi akademik anak.
”Kita punya organisasi yang namanya Dinas P3AP2KB, yang memang punya ada layanan pengaduan juga, bahkan layanan konseling” ungkapnya. (C-01)

