CATATAN.CO.ID, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Syahbana berharap peleburan Satuan Organisasi Perangkat Daerah tidak berdampak pada nasib tenaga kontrak (tekon).
“Saya hanya ingin tahu apakah peleburan ini ada kaitannya dengan ASN, apakah mengganggu penempatan atau jabatan SOPD. Dan, saya ingin tenaga kontrak nantinya bisa terakomodir,” katanya, Senin, 8 Mei 2023.
Peleburan sejumlah SOPD tersebut tercantum dalam perubahan susunan SOPD yang diajukan Pemkab Kotim melalui sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Yakni, Ranperda mengenai Perubahan Ketiga Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
“Jangan sampai nanti dinas ini disatukan, terganggu lalu terjadi pemberhentian sejumlah pegawai dinas. Ini bisa jadi dosa besar sistemnya, apalagi terjadi pemberhentian segala macam,” tegas Syahbana.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim pun menyelenggarakan rapat untuk membahas Ranperda tersebut.
Asisten I Sekretariat Daerah Pemkab Kotim, Rihel yang memimpin perwakilan pihak eksekutif pun menanggapi kekhawatiran Syahbana.
“Kalau untuk PNS atau tekon dijamin aman, paling tidak sampai dengan November 2023,” beber Rihel.
Ia juga mendapat kabar bahwa para tekon ada akan terus diperjuangkan untuk bisa diperpanjang.
Akan tetapi ia menjelaskan, Pemkab Kotim harus tetap mematuhi instruksi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) agar terhindar dari kemungkinan adanya sanksi.
“Walaupun ada merger ataupun ada mutasi dan lainnya, dijamin tidak ada pengurangan,” ucap Rihel. (C10)
