CATATAN.CO.ID, Sampit – Sekolah-sekolah di Kecamatan Cempaga, kompak meminta agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengangkat giri honorer menjadi guru kontrak. Ini mengingat banyaknya guru honorer yang sudah lama mengabdi namun nasibnya tidak jelas.
Salah satunya yang menyampaikan keluhan ini adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Jemaras, Kecamatan Cempaga, Andi Irwan Fahruzzain. Andi mengungkapkan banyak tenaga honor yang sudah senior di wilayah itu.
“Kami berharap agar di daerah itu tenaga honor dapat diangkat sebagai tenaga kontrak tanpa melalui tes terlebih,” katanya , di hadapan Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor dan Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Suparmadi, Selasa, 14, Desember 2021.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kotim, Halikinnor mengakui, permasalahan guru honorer memang menjadi kendala yang belum bisa ditangani sepenuhnya oleh pihaknya. Dari total 5.875 guru dari tingkat TK hingga SMP, hanya 2.570 guru yang berstatus PNS maupun kontrak.
“Artinya lebih dari setengah guru di Kotim berstatus honorer yang penghasilannya dibawah guru PNS maupun kontrak. Ini menjadi problem kami,” kata Halikinnor.
Pihaknya bersama dinas terkait berupaya sebaik mungkin untuk menangani masalah ini secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Sesungguhnya Pemkab Kotim ingin agar semua guru di wilayah itu terjamin kesejahteraannya. Khususna terkait guru honorer agar dapat diangkat sebagai tenaga kontrak melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujarnya.
Namun, kuota untuk PPPK itu ditentukan oleh pemerintah pusat dan jumlahnya terbatas. Dalam pengajuan tahun 2021 ini saja, dari 500 formasi PPPK guru yang diajukan, hanya 428 yang di setujui.
“Dan untuk bisa masuk sebagai PPPK ini ada prosedur yang harus ditaati sesuai aturan dari pemerintah pusat, tidak bisa sembarang untuk mengangkat sebagai PPPK,” katanya.
Sedangkan, untuk mengangkat sebagai tenaga kontrak daerah pun terkendala pada anggaran Pemkab Kotim. Terlebih, di awal kepemerintahan pasangan Harati, yakni Bupati Kotim Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati, mewarisi hutang dari proyek pemerintah sebelumnya sekitar Rp 500 miliar. Belum lagi adanya recofusing anggaran akibat pandemi Covid-19, lalu program pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang juga membutuhkan biaya besar.
Kendati demikian, ia mengaku pihaknya akan tetap berupaya untuk mengangkat guru honorer sebagai tenaga kontrak daerah. Terlebih setiap bulannya banyak tenaga pengajar yang mengajukan pensiun, sehingga kekosongan ini dapat ditutupi dengan mengangkat guru honorer sebagai tenaga kontrak daerah, namun hal itu dilakukan secara bertahap.
“Kami tetap berusaha menutupi kekosongan itu dengan mengutamakan guru honorer sebagai kontrak daerah, tapi itu secara bertahap,” jelasnya. (C1)
