CATATAN.CO.ID, Sampit – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur berpendapat seluk beluk mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Habaring Hurung mestinya dibahas mendalam.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotim, Sihol Parningotan Lumban Gaol menekankan pembahasan itu seharusnya dilakukan sebelum Pemerintah Kabupaten Kotim menyertakan modal.
“Perlu dilakukan pembahasan sebaik mungkin tentang eksistensi BUMD PT Habaring Hurung dengan segala rencana program kegiatannya dengan mitra-mitra kerja komisi dan stakeholder lainnya,” katanya, Sabtu, 9 September 2023.
Pembahasan tersebut termasuk memperkenalkan semua anak-anak perusahaannya, sehingga diharapkan ke depan BUMD benar-benar bekerja secara profesional dan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi.
“Jadi, bukan hanya tunduk kepada penguasa saja tapi juga tunduk kepada masyarakat sebagai pemilik modal utama,” tambah Lumban Gaol.
Dia menegaskan, pihaknya bukan menolak penyertaan modal BUMD PT Habaring Hurung. Justru ia memahami hal tersebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menyarankan untuk ditunda hingga situasi keuangan daerah memungkinkan,” ujarnya.
Pasalnya, diketahui kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Di mana kas masuk dengan kas keluar tidak seimbang. Hal tersebut terlihat dari laporan penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Oleh karena itu menunda ranperda penyertaan modal ini hingga menyelesaikan terlebih dahulu pengesahan APBD 2024,” pungkas Lumban Gaol. (C10)
