Raperda Hukum Adat sebagai Mandatory Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat Adat

Raperda Hukum Adat sebagai Mandatory Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat Adat

CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringim Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD), di aula DLH Kotim, Jalan Jenderal Sudirman Km 6,7 Sampit, Kamis, 24 November 2022.

FGD digelar dalam rangka membahas Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada pembukaan FGD itu, turut hadir Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotim, Alang Arianto.

“Berkaitan dengan hal ini, bagaimana kita memberikan tanggung jawab kepada masyarakat selaku masyarakat sekitar hukum adat untuk menjaga dan melestarikan dan mengelola hutan itu. Nanti, pemberlakukannya tidak lagi hukum nasional. Tapi, yang berlaku untuk mengelola itu adalah hukum adat,” papar Alang Arianto.

Lanjutnya, hutan itu sejatinya dikuasai oleh negara. Ketika negara memberikan kekuasaan itu (mandatory) kepada masyarakat adat untuk mengelola. Maka, nanti pengelolaan itu diserahkan penuh kepada masyarakat adat yang ada di sekitar hutan itu.

“Oleh sebab itu, hari ini, kita bahas Rancangan Raperdanya untuk nanti kita bisa menetapkan. Nah, hari ini kita minta masukan-masukan dari dari mantir, dari Kades, dari Damang, dari kecamatan yang ada di sekitar yang akan kita bentuk. Ada di 3 kecamatan itu,” tambah Alang Arianto.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotim telah menerima 10 (sepuluh) usulan calon Masyarakat Hukum Adat dari 3 (tiga) kecamatan. Kecamatan tersebut, meliputi:

1. Kecamatan Telawang, terdiri dari Desa Sebabi, Desa Kenyala, Desa Tanah Putih, Desa Biru Maju, Desa Penyang
2. Kecamatan Parenggean, terdiri dari Desa Kabuau dan Desa Tehang
3. Kecamatan Antang Kalang, terdiri dari Desa Tumbang Sepayang dan Desa Tumbang Gagu.

Dalam FGD tersebut, akan dibahas bahan-bahan yang mencakup data yang dibutuhkan untuk penyusunan Raperda Hukum Adat di Kotim. Adapun, pada proses penghimpunan data tersebut, DLH Kotim bekerja sama dengan pihak akademisi, yakni melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya (LPPM UPR).

“Jadi, hukum adat nanti kalau ditetapkan. Dia berhak leluasa untuk menerapkan hukum adatnya. Jadi, memang, adat itu kalau kita lihat secara nasional, dia bagian dari NKRI ini yang diakui oleh negara. Nah, ketika itu, kita buat peraturannya, maka masyarakat adat dan hukum adat itu lebih kuat dalam implementasinya di lapangan,” tukas Alang Arianto. (C10)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *