CATATAN.CO.ID, Sampit – Kasus dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian berinisial BHR yang kedapatan memiliki 26 butir pil ekstasi dengan berat total 9,19 gram, mendapat perhatian dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim).
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi meminta agar oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus kepemilikan barang terlarang tersebut ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
”Kami minta ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap politisi PKB ini, Kamis, 19 November 2026.
Sementara itu, seorang aktivis, Arif mendorong aparat penegak hukum (APH) agar proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
”Apabila terbukti bersalah, oknum yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Penindakan tegas dinilai penting untuk memastikan bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran narkotika.
Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat, mengingat aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan serta memberantas peredaran narkotika di wilayah Bumi Habaring Hurung ini.
Selain proses pidana, penanganan melalui mekanisme kode etik dan disiplin internal kepolisian juga perlu dilakukan sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus menjadi peringatan bahwa tidak ada seorangpun yang kebal hukum.
Terpisah, satu hari pasca dihubungi untuk mengkonfirmasi adanya tangkapan ini, Kapolres Kotim, AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra W melalui Kasat Resnarkoba AKP Suherman baru memberikan balasan pesan singkat yang dilontarkan oleh awak media ini.
”Maaf mas, no komen ya,” jawabnya membalas pesan Whatsapp. (C-01)

