Tingkat Pengangguran Terbuka di Kotim Masih Tinggi 

Bupati Kotim berserta jajaran saat berfoto bersama pada saat Forum Group Discusion di MPP, Rabu, 29 November 2023.
Bupati Kotim berserta jajaran saat berfoto bersama pada saat Forum Group Discusion di MPP, Rabu, 29 November 2023.

CATATAN.CO.ID, Sampit- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbyka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tinggi. Bahkan bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal tersebut diungkapkan dirinya pada saat kegiatan pembukaan Focus Grup Discussion (FGD) penyusunan RTK Makro Kabupaten Kotim tahun 2023-2027, yang bertempat di lantai 3 Mal Pelayanan Publik (MPP).

 

Halikinnor mengatakan, jumlah TPT di Kotim pada tahun 2022 sebesar 5,0 persen, sedangkan Provinsi Kalteng sendiri sebesar 4,10 persen.

 

“Walaupun ada penurunan per Agustus 2023 menjadi 4,77 persen tetapi masih lebih tinggi angkanya daripada  TPT Provinsi,” kata Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, Rabu, 29 November 2023.

Menurut dirinya, mesikipun ada indikasi perbaikan pascapandemi tetapi distribusi TPT menurut pendidikan masih teratas tamatan SMK kejuruan 10,88 persen, SMP 6,50 persen, PT 5,04 persen, SMA, 4,80 persen dan SD 3,71 persen.

“Kalau kita melihat trend dalam tiga tahun terakhir, jumlah tamatan SMK dan sederajat masih tertinggi penyumbang angka pengangguran, bahkan tahun 2023 lebih tinggi dari 2021 sebesar 9,76 persen,” ungkapnya.

Halikinnor menjelaskan, padahal SMK termasuk dalam vokasi yang seharusnya para  lulusan SMK sudah siap kerja dengan keterampilannya.

“Adakah sething wrong dalam pelaksanaan sistem vokasi di Kotim, yang seharusnya dapat menjadi kualitas dan tingkat yang sama sehingga tidak ada ketimpangan, SMK semestinya bisa menjadi ekonomi strategis karena akan mengasah kompetensi seseorang sesuai kemampuan,” jelasnya.

Dirinya berpesan kepada Dinas Temaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim harus terus menerus dapat melajukan perubahan dalam suatu tahapan perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

“Karena itu saya meminta kepada perangkat daerah dan instansi terkait agar aktif dan bersungguh-sungguh dalam FGD ini untuk bersinergi, memberikan gagasan dan pemikiran yang konstruktif dan adaptif inovasi, dalam solusi kompleksitas ketenagakerjaan,” tutupnya. (C8)

hut kotim 72 catatan.co.id

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *