CATATAN.CO.ID, Sampit – Pelantikan pimpinan definitif DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), yang seharusnya dilaksanakan pada 7 Oktober 2024, hingga kini belum bisa dipastikan. Hal ini disebabkan oleh belum keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga pelantikan terpaksa ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Plt Sekretaris DPRD Kotim, Rihel, menjelaskan bahwa segala persiapan telah rampung, namun proses pelantikan tidak dapat dilakukan sebelum SK Gubernur diterima.
“Pelantikan pimpinan definitif DPRD tidak bisa dilaksanakan sebelum SK dari Gubernur Kalimantan Tengah keluar,” ujar Rihel, Jumat, 11 Oktober 2024.
Menurutnya, belum ada kepastian kapan SK tersebut akan diterbitkan, namun apabila diterima dalam waktu dekat, pelantikan dapat segera dilakukan, bahkan sehari setelah SK diterima.
Ketua Sementara DPRD Kotim, Rinie, menyatakan bahwa penundaan pelantikan ini berdampak besar pada kinerja dewan, termasuk tertundanya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Hal ini karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum bisa dibentuk tanpa pimpinan definitif.
“AKD hanya bisa dibentuk setelah pimpinan definitif dilantik,” jelas Rinie.
Penundaan ini tidak hanya mengganggu pembahasan APBD, tetapi juga memperlambat sejumlah agenda penting dewan lainnya, seperti pembuatan peraturan daerah dan pembahasan anggaran yang berdampak pada pembangunan daerah.
Sebelumnya, DPRD Kotim telah menetapkan susunan pimpinan definitif, dengan Rimbun dari PDIP sebagai Ketua, Juliansyah dari Gerindra sebagai Wakil Ketua I, dan Rudianur dari Golkar sebagai Wakil Ketua II. Pelantikan ketiga pimpinan ini sebenarnya telah dijadwalkan pada 7 Oktober 2024, namun tertunda karena SK dari gubernur belum diterbitkan.
Rinie berharap SK Gubernur dapat segera keluar agar pelantikan pimpinan definitif bisa dilakukan, sehingga kegiatan DPRD bisa kembali berjalan normal dan berbagai agenda penting, terutama terkait pembahasan anggaran, bisa diselesaikan.
“Kami berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan agar tugas-tugas DPRD bisa berjalan lancar,” tutup Rinie. (C4)