CATATAN.CO.ID, Sampit – Dalam Rapat Kompilasi DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai APBD 2027, Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi mengungkapkan terdapat sejumlah kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi.
Dibeberkan, untuk perangkat daerah, kekurangan anggaran antara lain berada di Inspektorat sebesar Rp 1,10 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 4,54 miliar, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp 1,65 miliar, serta Sekretariat Daerah sebesar Rp 8,45 miliar.
Kemudian, Sekretariat DPRD sebesar Rp 11,73 miliar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 3,62 miliar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Rp 1,5 miliar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 3,78 miliar, serta Satuan Polisi Pamong Praja sekitar Rp 356,9 juta.
Selain OPD, kebutuhan tambahan juga ditemukan pada sejumlah kecamatan. Beberapa yang cukup besar di antaranya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sekitar Rp 4,2 miliar, MB Ketapang Rp 3,4 miliar, Telawang Rp 3,08 miliar, Baamang Rp 2,57 miliar, Antang Kalang Rp 1,84 miliar, Mentaya Hulu Rp 1,72 miliar, Teluk Sampit Rp 1,45 miliar, serta Pulau Hanaut Rp 1,32 miliar.
”Sementara kecamatan lainnya memiliki kekurangan anggaran mulai dari sekitar Rp 127 juta hingga Rp 1,23 miliar. Secara keseluruhan, hasil pembahasan Komisi I mencatat kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi mencapai Rp 64,25 miliar,” jelas Abadi.
Pemaparan tersebut selanjutnya menjadi bahan kompilasi bersama TAPD untuk melihat kembali kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan APBD Kotim 2027. (C-01)

