CATATAN.CO.ID, Sampit – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan memicu perhatian kalangan akademisi di daerah. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas ketimpangan serius antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program studi kependidikan. Setiap tahun, sekitar 490 ribu lulusan dihasilkan dari bidang tersebut, sementara kebutuhan riil hanya berkisar 20 ribu tenaga kerja. Selisih yang sangat besar ini dinilai bukan sekadar persoalan angka, melainkan masalah sistemik dalam perencanaan pendidikan tinggi di Indonesia.
Selama ini, banyak perguruan tinggi membuka program studi berdasarkan tingginya minat masyarakat. Program yang diminati terus dikembangkan, sementara yang kurang diminati perlahan ditinggalkan. Namun, pendekatan tersebut dinilai kurang mempertimbangkan kebutuhan nyata di dunia kerja, sehingga memicu kelebihan pasokan lulusan (oversupply) di sejumlah bidang.
Menanggapi hal tersebut, tenaga pendidik di salah satu universitas di Sampit, Muhammad Azharul Hadi, S.Kep., Ners., M.MKes, menilai langkah evaluasi dan penutupan prodi memang perlu dilakukan, namun harus melalui kajian matang dan tidak tergesa-gesa.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pembangunan. Bukan hanya soal jumlah lulusan, tetapi juga relevansi kompetensi yang dihasilkan,” ujarnya.
Azharul menegaskan, persoalan pendidikan tinggi tidak bisa dilihat secara parsial. Selain jumlah lulusan yang berlebih di bidang tertentu, ada pula sektor lain yang justru kekurangan tenaga terampil. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dan perencanaan yang belum optimal.
Menurutnya, perguruan tinggi ke depan memang harus lebih selektif dalam membuka maupun mempertahankan program studi. Namun, keputusan menutup prodi harus disertai solusi, seperti pengalihan ke bidang yang lebih dibutuhkan atau peningkatan kualitas kurikulum agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
“Kampus tidak bisa lagi hanya mengikuti tren minat. Harus ada keberanian untuk berbenah, menyesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan industri. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan peta jalan yang jelas agar kampus tidak berjalan sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri menjadi kunci untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga memiliki daya saing tinggi.
“Kalau tidak ada kolaborasi yang kuat, maka persoalan ini akan terus berulang. Kita butuh sistem yang benar-benar terintegrasi, dari perencanaan hingga penyerapan tenaga kerja,” ujar Azharul.
Menurutnya, kondisi tersebut juga harus menjadi perhatian serius semua pihak, terlebih saat ini masih banyak sarjana yang menganggur. Hal itu bukan semata karena tidak ada lapangan pekerjaan, tetapi juga karena kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Solusinya bukan hanya menutup prodi, tetapi bagaimana mengarahkan pendidikan agar lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkasnya. (C-A)
