CATATAN.CO.ID, Sampit – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) nomor urut 1, Halikinnor-Irawati (Harati), menjanjikan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan food estate dengan memanfaatkan kawasan hutan produksi (HP).
“Saya sudah bertemu dengan pemerintah pusat, dan jika memang terpilih kembali sebagai Bupati Kotim, akan ada pengembangan food estate seluas 58 ribu hektare nantinya di Kotim,” ujar Halikinnor saat berkampanye di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Selasa, 19 November 2024.
Berbagai program unggulan Harati jilid II ditawarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di daerah ini. Salah satu program tersebut adalah pengembangan food estate seluas 58 ribu hektare yang memanfaatkan lahan HP untuk budidaya jagung, padi, palawija, dan komoditas lainnya.
Selain itu, kawasan HP juga akan dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai desa, termasuk Desa Luwuk Bunter, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya tanaman pangan utama seperti jagung dan padi, pemerintah juga merencanakan pengembangan kebun sawit sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kotim.
“Nantinya kami akan menyiapkan bibit sawit unggulan agar hasilnya maksimal dan bisa memakmurkan masyarakat,” jelas Halikinnor.
Ia menyadari bahwa mewujudkan program tersebut bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan tersedianya alat berat seperti ekskavator di setiap kecamatan, proses pembukaan lahan diharapkan lebih efektif.
Dalam kampanye itu, Halikinnor juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kami telah menganggarkan Rp61 miliar untuk layanan kesehatan masyarakat pada 2025. Program ini bertujuan agar tidak ada lagi warga yang kesulitan berobat,” terangnya.
Selain itu, Halikinnor juga berencana menyusun peraturan daerah (perda) terkait transportasi perusahaan tambang yang menggunakan jalur sungai di Kotim.
Rencana ini bertujuan agar angkutan tambang yang melintasi sungai dapat memberikan kontribusi langsung kepada daerah dan masyarakat. Dengan adanya perda tersebut, diharapkan perusahaan tambang dapat berperan lebih besar dalam pembangunan daerah, tanpa hanya mengandalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai belum berdampak signifikan.
“Sehingga masyarakat tidak hanya melihat hilir mudik angkutan tambang di sungai, tetapi juga merasakan dampaknya,” ujar Halikinnor.
Ia juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan penerangan di pedesaan.
“Jika kami kembali menjabat atas kepercayaan masyarakat, kami akan mengupayakan pengaspalan atau semenisasi jalan di setiap desa, lengkap dengan penerangannya,” tambahnya.
Pernyataan Halikinnor mendapat dukungan dari warga Desa Luwuk Bunter, termasuk salah satu pemuda bernama Arul.
“Kami berharap Pak Halikinnor-Irawati, jika terpilih, lebih memperhatikan infrastruktur desa dan ketersediaan air bersih. Perusahaan tambang yang menggunakan jalur Sungai Mentaya juga harus berkontribusi kepada masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan,” ungkap Arul.
Halikinnor juga menyatakan kesiapannya untuk terus menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia bahkan meminta masyarakat untuk tidak sungkan mengingatkan janji-janji politiknya jika dirinya terpilih nanti.
“Kami berjanji akan semaksimal mungkin merealisasikan program-program ini demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Halikinnor. (C3)