CATATAN.CO.ID, Sampit – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang realistis dan efisien agar sesuai dengan kondisi serta potensi daerah.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Sahid mengungkapkan, perencanaan APBD perlu mempertimbangkan pertumbuhan anggaran yang wajar di setiap periode anggaran. “Ada beberapa hal penting dalam penyusunan APBD yang harus menyesuaikan potensi daerah. Perencanaan ini harus mencerminkan pertumbuhan anggaran yang realistis dan terukur,” ujar Abdul Sahid, Rabu, 13 November 2024.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama Fraksi Golkar adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini menegaskan agar pemerintah lebih realistis dalam menyusun target PAD sehingga sesuai dengan kondisi dan kinerja daerah yang ada.
“Pemerintah menyampaikan angka Rp336,3 miliar sebagai target PAD. Namun, target ini perlu didukung oleh analisis dan potensi yang nyata dari daerah, sehingga benar-benar mencerminkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara konkret,” jelasnya.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar defisit anggaran tidak terlalu tinggi dan tidak mendekati batas maksimal yang diizinkan oleh pemerintah pusat. Mereka merekomendasikan agar defisit APBD tidak lebih dari 2 persen, demi menciptakan struktur APBD yang lebih fleksibel dan tidak membebani daerah dengan utang yang berlebihan.
“Batas defisit sebesar 2 persen ini dapat memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program strategis yang fokus pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fraksi Golkar. Dengan struktur APBD yang sehat, pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal.
Fraksi Golkar juga menekankan bahwa anggaran yang realistis akan memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. Dengan target yang terukur, pemerintah dapat lebih efektif dalam memanfaatkan anggaran secara efisien dan tepat sasaran.
“APBD 2025 ini diharapkan tidak sekadar menjadi target ambisius, melainkan menjadi instrumen yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pusat dapat dikurangi. Hal ini akan mendorong peningkatan PAD seiring kemampuan daerah untuk mengelola potensi lokal secara mandiri. (C4)
