CATATAN.CO.ID, Kuala Pembuang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan berencana meminta pendampingan dari aparat penegak hukum dalam setiap agenda rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Langkah ini diambil guna memaksimalkan hasil rapat dan meningkatkan kualitas pembahasan antara DPRD dan TAPD.
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo menyatakan, selama ini rapat pembahasan bersama TAPD seringkali dinilai masih kurang optimal. Satu di antara faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kehadiran hanya perwakilan dari instansi terkait.
Padahal rapat-rapat tersebut memiliki tingkat penting yang tinggi dan sebaiknya dihadiri oleh pemimpin instansi terkait.
“Skema rapat pembahasan tahun 2024 DPRD Seruyan memiliki rencana untuk melibatkan aparat penegak hukum saat rapat pembahasan berlangsung, hal ini dilakukan agar hasil rapat bisa lebih maksimal dan peserta rapat dihadiri oleh pemangku kepentingan yang tertinggi,” ungkap Zuli Eko Prasetyo.
Menurut Zuli, melibatkan aparat penegak hukum dalam rapat pembahasan menjadi langkah penting agar setiap program yang dilaksanakan dapat terarah dan mendapatkan komitmen bersama
Dengan adanya pihak dari kepolisian, kejaksaan, dan perwakilan penegak hukum lainnya, diharapkan semua keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dijalankan dengan optimal.
“Ini menjadi upaya penting supaya kedepannya tidak ada lagi kesepakatan yang dilakukan dilanggar oleh kedua belah pihak,” tambahnya.
Rencana melibatkan aparat penegak hukum dalam rapat bersama TAPD ini menjadi langkah maju DPRD Seruyan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembahasan kebijakan dan program pembangunan daerah. (C5)
