CATATAN.CO.ID, Sampit – Menanggapi pemberitaan pungutan liar (pungli) penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Bardiansyah menyebut tak kan ada asap jika tak ada api.
“Ada berita yang tidak enak kita dengar. Mungkin bahasa saya tidak ada asap kalau tidak ada apinya, tidak ada berita kalau tidak ada buktinya,” kata Bardiansyah, Selasa, 18 Juli 2023.
Dia mengatakannya saat rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kotim yang menghadirkan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kepala sekolah di Kotim, dan komite sekolah.
Bahwa beredar di halaman-halaman depan media masalah PPDB yang sempat menyebutkan nominal-nominal. Bardiansyah mengatakan, nominal agar calon peserta didik diterima beragam mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 12 juta.
Ia menjelaskan berita dengan cepat menyebar bahkan di media online. Namun pemberitaan itu tentu ada pemicunya. Ia meyakini dunia pendidikan di daerah ini belum bersih dari pungli PPDB.
“Terkait permasalahan nominal-nominal yang diberitakan di media, saya sudah simpulkan sendiri benar ada nominal. Walaupun terkait jumlahnya itu ditambah-tambah,”
Sebab komisi III DPRD Kotawaringin Timur selalu kedatangan tamu itu tamu ara wali murid yang datang mereka mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan pungli PPDB menjadi pembicaraan hangat masyarakat pada umumnya.
Kepala Sekolah SMAN 1 Sampit M Darma Setiawan tak menampik berita tersebut. Bahkan namanya pernah dicatut oleh oknum untuk memperlancar praktik pungli PPDB di sekolah yang dibinanya. Padahal ia tak menerima sepeser pun uang tersebut.
“Pernah terjadi kepada salah satu siswa kita yang belum genap satu semester sudah keluar. Dia dulu meminta seseorang, tapi bukan guru. Oknum itu mengatakan, bapak ibu bagi yang anaknya ingin sekolah di sini membayar Rp 12 juta untuk Pak Darma. Padahal saya tidak pernah meminta dan saya Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah menerima,” kata Darma. (C4)
