CATATAN.CO.ID, Sampit – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rudianur mengomentari strategi penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.
“Maunya kami, pemerintah daerah jangan cuma sifatnya memberi duit secara instan. Kalau bisa, multi-efek lah. Misalnya, kita memberikan program pembangunan, tetapi masyarakat yang mengerjakan. Seperti contohnya padat karya,” katanya Selasa, 30 Juli 2024.
Dia pun mencontohkan, jika ada program pembangunan di desa. Pemerintah sebaiknya juga memberdayakan masyarakat desa setempat untuk mengerjakan program-program pembangunan tersebut.
“Lalu, yang kedua berkaitan dengan Dinas Sosial. Mestinya, data penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada di Dinsos harus terkoneksi dengan kepala desa setempat. Sesuai nggak, data pusat dengan yang ada di desa,” ujar Rudianur.
Menurutnya, banyak hal yang harus dievaluasi Pemkab Kotim dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apalagi, penanganan kemiskinan ekstrem juga merupakan program jangka panjang Bupati Kotim.
Adapun, diberitakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memiliki rangkaian strategi dalam menghapus kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan Bupati Kotim, Halikinnor melalui Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, Alang Arianto pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah setempat, Kamis, 25 Juli 2024.
“Upaya penurunan angka kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten kotawaringin timur dilaksanakan melalui tiga strategi utama,” kata Alang.
Ketiga strategi yang dimaksud, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi, seperti pemberian penerima keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), sembako, premi jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, dan lainnya yang langsung menyentuh dan diberikan ke masyarakat.
“Kedua, ada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, seperti bantuan modal usaha, pelatihan, peningkatan sdm pelaku usaha mikro dan lainnya,” ucap Alang.
Strategi berikutnya adalah penurunan jumlah kantong- kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pembangunan sanitasi, pembangunan air bersih, peningkatan jalan dan lainnya. Strategi ini dilaksanakan secara kolaborasi menggunakan anggaran pusat, provinsi, kabupaten dan desa. (C10)