APTISI Tolak RUU Sisdiknas 2022, Ini Alasannya

APTISI Tolak RUU Sisdiknas 2022, Ini Alasannya

CATATAN.CO.ID, Sampit – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI menolak dan meminta agar RUU Sisdiknas 2022 ditunda pengesahannya. Hal itu disampaikan oleh APTISI Komisariat Kotawaringin Raya pada sebuah Forum Rapat dengan Komisi III DPRD Kotim.

Dalam pertemuannya dengan Komisi III DPRD Kotim pada Jumat, 23 September 2022, APTISI menilai RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2022 perlu dilakukan penyempurnaan. Mereka mengharapkan Kemenristek Dikbud (Kementrian Riset, Teknologi, Pendidikan, dan Kebudayaan) untuk mengundang semua stakeholder memberikan masukan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki isi dari RUU Sisdiknas 2022.

Secara ringkas, beberapa poin yang diminta oleh pihak APTISI adalah menolak akreditasi berbayar oleh LAM-PT, mengembalikan Uji Kelulusan Perguruan Tinggi Kesehatan ke Pihak Perguruan Tinggi beserta Asosiasi Profesi, Rasio PTN ditetapkan kuotanya (1:40), dan pemberian hak yang sama kepada PTS (Perguruan Tinggi Swasta) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan daring (online).

“Terkait dengan biaya akreditasi, kami mesti melakukan akreditasi 5 tahun sekali. Dulunya, Program Studi dibina atau diakreditasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional) secara gratis, sekarang berbayar antara Rp 50 juta- Rp 110 juta. Sehingga kami berharap itu dikembalikan lagi ke BAN-PT,” kata Ketua Umum APTISI Komisariat Kotawaringin Raya, Dr. Ali Kesuma .

“Ini luar biasa mahalnya buat kami di daerah,” ujar Dr. Ali mengomentari tingginya biaya akreditasi.

Selanjutnya, APTISI juga meminta penetapan kuota mahasiswa di PTN. Mereka meminta rasio jumlah dosen dan mahasiswa sebanyak 1:40. Hal ini mereka tekankan sebab dalam RUU Sisdiknas 2022, salah satu pasalnya menyinggung status seluruh PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang harus menjadi Badan Hukum (PTN-BH) paling lambat 2024. Dari Badan Hukum tersebut, PTN salah satunya dapat membuka penerimaan mahasiswa melalui Jalur Mandiri (berbayar mahal).

Hal ini dikhawatirkan oleh APTISI dapat membuat PTS menjadi semakin terpinggirkan. Sebab, menurut Dr. Ali, PTN sendiri dari awal sudah difasilitasi oleh negera.

“Ditambah lagi sekarang, dengan status Badan Hukum, PTN diberikan kebebasan untuk menerima mahasiswa sebebas-bebasnya. Karena PTN itu dibiayai oleh negara. Sehingga gedungnya mewah, laboratoriumnya lengkap, perpustakaannya juga lengkap, dosennya juga banyak yang doktor, fasilitasnya luar biasa semua. Sehingga wajar kalau akreditasi mereka itu adalah A dan B. Unggul dan baik sekali,” ujar Dr. Ali.

Kemudian, APTISI juga meminta agar Uji Kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi kesehatan kepada pergurian tinggi itu sendiri bekerja sama dengan asoiasi profesi. Dengan begitu, Uji Kompetensi bukan dilaksanakan oleh Komite.

Terakhir, mereka meminta agar diberikan hak yang sama kepada perguruan tinggi swasta yang mampu secara teknis untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring (online), seperti yang terjadinpada Universitas Terbuka (UT).

APTISI meminta kebijakan tersebut diberlakukan tanpa harus melakukan pengajuan perizinan baru. Melainkan, L2Dikti dapat mengadakan evaluasi kecukupan secara teknis dari sisi perguruan tinggi. (C10)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *