CATATAN.CO.ID, Sampit – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyebut reposisi alat kelengkapan dewan DPRD Kotim cacat secara hukum.
Bahkan mereka tidak mengakui hasil reposisi alat kelengkapan DPRD yang sudah disahkan Selasa, 15 Februari 2022.
Sekretaris DPC PDIP Alexius Esliter menyebutkan agenda tersebut melanggar aturan dan ketentuan sehingga produk dari paripurna internal hingga pengesahan itu berpotensi menjadi persoalan hukum dikemudian hari.
Sehingga kata dia PDIP Kabupaten Kotim akan tetap mengakui hasil susunan AKD sebelumnya. Apalagi tidak ada paripurna demisioner AKD sebelumnya.
Alex juga menyebut PDIP tidak merasa kalah. Bahkan mereka tidak khawatir, karena sagat paham bahwa mekanisme bukan seperti yang dilaksanakan tersebut.
PDIP merespon keras sikap koalisi lima fraksi partai di DPRD Kotim. Di mana dalam hasil reposisi alat kelengkapan dewan tidak menyisakan satupun untuk PDIP.
Bahkan kata anggota DPRD Provinsi ini posisi AKD untuk PDIP dibabat habis koalisi tersebut.
Alexius menyebutkan mereka tidak memusingkan dengan hasil tersebut. PDI Perjuangan melalui Fraksi di DPRD Kotim akan bekerja dengan format posisi sebelumnya.
Di mana Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi II dan Wakil Ketua Komisi III dijabat PDIP.
“Kami sebenarnya ada kesepakatan seluruh fraksi tidak bisa hanya segerombolan fraksi saja, ini berbicara alat kelengkapan. Harus duduk bersama,”kata Alexius.
Alex yang didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Kotim, Gahara Ramadan, anggota Fraksi Rimbun, Agus Seruyantara, Paisal Darmasing menegaskan PDIP tidak merasa ditinggalkan ataupun dibabat habis karena mereka sendiri tidak mengakui hasil reposisi tersebut
Karena kata dia mereka selalu tundak dan patuh kepada aturan yang berlaku, jadi kalau ada berjalan paripurna dan ada kesepakatan beberapa partai mereka jelas tidak terlibat didalam hal tersebut
Bahkan menurutnya saat reposisi itu dilakukan tidak ada komunikasi dari partai lain kepada mereka. (C4)
