Konversi Mintah Tanah ke Gas di Enam Kecamatan di Kotim ini Tak Kunjung Selesai

Bupati Kotim Halikinnor beserta jajaran saat berfoto bersama setelah membuka Musyawarah Cabang V Hiswana Migas Sampit, Senin, 22 April 2024.
Bupati Kotim Halikinnor beserta jajaran saat berfoto bersama setelah membuka Musyawarah Cabang V Hiswana Migas Sampit, Senin, 22 April 2024.

CATATAN.CO.ID, Sampit– Program konversi atau pengalihan mintak tanah ke gas di enam kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur hingga kini masih belum selesai. Hal ini menjadi sorotan pemerintah kabupaten setempat.

“Sampai tahun ini masih belum selesai proses konversi minyak tanah ke LPG (liquified petroleum gas) 3 kilogram di enam kecamatan, ” ungkap Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, Senin, 22 April 2024.

Adapun kecamatan tersebut yakni Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang dan Antang Kalang.

“Distribusi pangkalan serta harga di atas harga eceran tertinggi juga terus menjadi permasalahan. Saya berharap menjadi prioritas untuk dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan,” harap Halikinnor.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Cabang V Hiswana Migas, yang bertempat di aula Aquarius Boutique Hotel Sampit.

 “Kami akan terus mendukung Pertamina sebagai operator pelayur migas dalam melaksanakan kebijakan distribusi migas dari Pemerintah Pusat. Baik SPBU 1 harga, pembangun pertashop di seluruh pelosok serta kegiatan PT Pertamina lainnya,” ujarnya

Halikinnor juga menjelaskan, untuk ketersediaan LPG 3 kilogram HET dan kelancaran distribusinya menjadi parameter ukur dalam pengendalian inflansi di Kotim. Kelompok bahan bakar rumah tangga memberikan andil atau penyumbang inflansi year one year sebesar 0,03 persen.

Lanjutnya, pada bulan Maret 2024 pada sektor perekonomian ketersediaan BBM dan gas signifikan berpengaruh pada kegiatan transportasi, pertanian, umkm dan sektor lainnya.

Dirinya berharap, sinergi Pemkab Kotim, Hiswana Migas dan PT Pertamina akan semakin baik.

“Tahun ini selain kegiatan rutin hari besar keagamaaan maupun nasiobal masih tersisa agenda pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten, agar menjadi perhatian jangan sampai ketersedan BBM dan gas menjadi komoditas politik praktis yang pada akhirnya akan memperkeuh suasana Kamtibmas,” harapnya. (C8)

hut kotim 72 catatan.co.id

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *