CATATAN.CO.ID, Sampit– Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah di kabupaten itu untuk membahas gaji dan tunjangan pengasilan pegawai. Hal ini dilakukannya menyusul ada kabar masih ada pegawai yang masih belum menerima haknya.
“Setelah kegiatan purnatugas, besoknya saya mengumpulkan semua kepala dinas terkait hal ini, karena saya mendapatkan informasi kalau pegawai kita khususnya honorer masih tidak diberikan haknya,” ungkapnya, Jumat, 21 Juni 2024.
Setelah penyampaian hal tersebut, para pegawai memberikan tanggapan. Baik itu Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Honeror memberi tahukan kalau di tempatnya bekerja masih belum membayarkan hak tersebut.
“Ada yang menyampaikan ke saya ada yang sampai dua bulan baik itu gaji ataupun TPP dan insentif belum terbayarkan, sebab itu saya mengumpulkan kepala dinas, kepala badan dan sekretarisnya membahas terkait ini,” tuturnya.
Dari hasil rapat tersebut, Halikinnor menjelaskan, diketahui masih ada beberapa dinas yang menggeser anggaran tersebut.
“Di rapat itu saya menegaskan, mulai bulan depan tidak ada lagi keterlambatan. Saya juga sudah mempelajari khusus TPP ini, karena kalau sekadar mengupload e-kinerja khususnya di daerah pelosok itu susah sinyal dan saya kasihan sekali. Saya ingin membuat kebijakan agar mereka bisa menerima penuh, tapi saya kaji dulu aturannya dan kalau boleh saya bebaskan semua menerima setiap bulan itu,” jelasnya.
Halikinnor juga mengungkapkan, sebagian keterlambatan itu dikarenakan mengunggah dan absen secara online, serta ada yang menggeserkan pagu anggaran.
“Saya kemarin membuat kebijakan manual boleh ternyata e-kinerja itu harus diupload dan kepala sekolah setiap bulan harus melaporkan hal tersebut. Sementara kalau posisinya di pelosok susah sinyal dan kalau harus turun ke kota memerlukan dana yang cukup banyak,” ungkapnya lagi.
Dirinya menjelaskan, karena ini juga karena sistem jadi tidak bisa dipaksakan.
“Masa TPP-nya terlambat karena sistem yang mempersulit, oleh sebab itu saya akan membuat kebijakan jangan sampai seperti itu, karena itu penghargaan bagi mereka yang menerima TPP,” jelasnya.
Halikinnor berharap, apabila TPPnya cair setiap bulannya kinerja pegawai jangan menurun.
“Saya sudah meminta dinas pengelola keuangan dan aset daerah untuk melunasi ini sampai bulan Juni. Dan mulai bulan depan saya instruksikan jangan sampai ada keterlambatan, apalagi sampai tiga bulan,” tegasnya. (C8)
