CATATAN.CO.ID, Sampit – Tenaga kontrak Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tidak lulus evaluasi menolak adanya wacana evaluasi ulang sebagaimana disampaikan Bupati Kotim Halikinnor.
Hal tersebut disampaikan pendemo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Senin, 4 Juli 2022.
“Kami menolak evaluasi ulang. Kami minta seluruh tenaga kontrak yang tidak lulus kembali bekerja seperti semula,” ujar Ruli, salah orang tekon tidak lulus evaluasi yang melakukan aksi demo.
Ruli mengatakan, ia tidak hanya menolak evaluasi ulang tersebut. Namun juga menolak evaluasi atau tes yang sudah diselenggarakan. Karena tidak transparan, dan malah ada wajah baru yang diterima.
“Kami dan banyak teman-teman sudah bertugas tahunan, banyak yang diperbuat kawan-kawan yang diperbuat untuk Kotim, namun nyatanya malah tidak dihargai hanya dengan evaluasi yang dibuat pemerintah,” kata Ruli.
Selain itu Fitriani, eks tekon guru Sekolah Dasar (SD) 6 Baamang Tengah, dirinya mengaku sudah 15 tahun menjadi guru. Sudah ribuan anak-anak yang didiknya. Namun, apa yang diperbuatnya itu bukannya dihargai, malah dicampakkan dengan evaluasi yang dibuat pemerintah.
“Tujuan kami yakni agar dikembalikan SK kami, hingga memang waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan tentunya kami akan menerima itu kalau memang terjadi,” terang Fitriani.
Pihaknyapun sepakat, agar diperpanjang lagi kontrak mereka. Tanpa harus evaluasi ulang. Karena seharusnya pemerintah itu harus melihat kinerja, bukan hasil evaluasi dari selembar kertas.
“Kalau memang mau evaluasi itu, lihat pekerjaan kami di lapangan. Bagaimana pengorbanan kami, sehingga Pemkab Kotim tahu apa yang kami rasakan. Bukan di tes melalui evaluasi tertulis saat ini. Sehingga, kami yang tidak lulus tidak dihargai,” terang Fitriani.
Ratusan tenaga kontrak yang tidak lulus evaluasi melakukan aksi demo di depan DPRD Kotim. Mereka datang menggunakan sepeda motor dari Islamic Center, di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit.
Aksi demo damai dilakukan dengan membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara di lokasi tersebut. “Kami menggelar aksi ini, karena kami merasa disakiti. Pengabdian kami bertahun-tahun, bahkan belasan tahun tidak dihargai, dan dibuang begitu saja,” ujar Asep, salah seorang tekon.
Sejumlah aspirasi mereka sampaikan. Begitu juga dengan kekecewaan mereka terhadap pemerintah, dengan adanya evaluasi tersebut. Yang dianggap tidak transparan, dan adil terhadap mereka yang tidak lulus.
“Evaluasi ini tidak terbuka, karena hasil tes tidak transparan. Dan bahkan ada wajah baru yang malah diterima,” kata Asep.
Mereka juga sebenarnya bisa saja legowo dengan apa yang terlah diputuskan oleh pemerintah pusat. Asalkan semua tenaga kontrak di putuskan. Namun yang menjadi kekesalan mereka yakni, evaluasi yang terkesan ada pilih kasih. Sehingga, mereka berharap agar ada keputusan yang memang menampung aspirasi dan keinginan mereka. (C3)
