CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar kegiatan rapat Koordinasi pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi bersama Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Edy Pratowo, di rumah Jabatan Bupati, Sabtu malam, 24 September 2022.
“Kita hari ini menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalteng berserta jajaran di Kabupaten Kotim,” ucap Bupati Kotim Halikinnor, Sabtu, 24 September 2022.
Halikinnor mengatakan, kegiatan itu juga menjaga silaturahmi bersama dengan Pemerintah Provinsi dan nantinya Wakil Gubernur akan melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan Pasar Murah.
“Malam ini kita bersama-sama melakukan rapat koordinasi terkait tingginya inflasi yang terjadi di Provinsi Kalteng, terlebih khusus di Kabupaten Kotim,” tambahnya.
Halikinoor menjelaskan, sekitar 0,50% inflas terjadi di Agustus tahun 2022 di Kabupaten Kotim. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan inflasi.
“Kita telah melaksanakan pasar murah bersubsidi berkomoditi bawang merah, cabe, beras dan minyak goreng, ikan, telur ayam dan tabung LPG 3 Kg, penyelenggaraan pasar murah itu bekerja sama antar Pemerintah Provinsi bank Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, Wagub Edy Pratowo yang didampingi Sekda Kalteng Nuryakin saat memimpin rapat tersebut mengatakan, pihaknya terus mencari trobosan strategi dalam mengendalikan inflasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Agar hal yang sama tidak terulang kembali di bulan atau tahun yang akan datang. “Terobosan harus kita lakukan karena Kalteng sempat berada di 3 besar provisi tertinggi inflasi dari 34 provinsi di Indonesia,” ujar Edy.
Tentu langkah-langkah yang harus dilakukan bukan hanya melalui pasar penyeimbang saja. Namun sejumlah program yang dirasa bisa berdampak besar atau kecil terhadap pengendalian inflasi.
Iapun memuji program Bupati Kotim Halikinnor, terkait pengadaan excavator untuk kecamatan di Kotim. Karena, alat berat tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuka lahan pertanian.
Sehingga, lahan tersebut dapat ditanami tanaman hortikultura atau sayuran serta padi. Yang tentunya diatur sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga, harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan, yang bisa berujung pada inflasi daerah.
“Terobosan itu tentunya tidak hanya untuk jangka pendek, namun juga jangka panjang,” terang Edy. (C8)
