Bawaslu Sebut Potensi Pelanggaran Pemilu Merata di Semua Wilayah di Kotim

Bawaslu Sebut Potensi Pelanggaran Pemilu Merata di Semua Wilayah di Kotim

CATATAN.CO.ID, Sampit – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur meyakini potensi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 merata di setiap wilayah itu.

“Kami menilai potensi pelanggaran terjadi merata di setiap wilayah. Sebab itu, selain Gakkumdu (Penegakan Hum Terpadu) perwakilan dari setiap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) juga kami beritahukan,” kata Ketua Bawaslu Kotim, Muhammad Tohari, usai Sosialisasi Sosialisasi Penanganan tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kotim, Senin, 28 November 2022.

Tohari mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya kali ini cenderung bersifat internal, yakni menyamakan persepsi apabila nanti terjadi tindak pidana pemilu.

“Ada peraturan baru berkenaan dengan pola penanganan pelanggaran pemilu, yakni Perbawaslu nomor 27 tahun 2022, nah hasil sosialisasi itu kmai sampaikan krpada Gakkumdu (Penegaan Hukum Terpadu) tujuannya agar sama-sama paham,” jelas Tohari.

“Harapannya, apabila nanti terjadi ada tindak pidana pemilu, maka permasahalan bisa segera teratasi,” kata Tohari.

Begitu banyak potensi tindak pidana pemilu tahun 2024. Apalagi Pemilu 2024 nanti begitu kompleks karena tidak hanya memilih kepala negara, namun juga memilih legislatif, dan kepala daerah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk mengantisipasi dan menghadapi masalah yang berpotensi terjadi saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dikatakannya untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pemilu bukan hanya tugas Bawaslu semata. Namun juga tugas bersama masyarakat Indonesia. Termasuk TNI, Polri, KPU, dan lainnya.

“Tentunya pemerintah kabupaten sangat mendukung kegiatan ini karena sinergitas KPU, Bawaslu, Polri dan TNI, Kejaksaan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena aturan yang dibuat memerlukan pemahaman yang sama,” ungkap Diana.

Begitu banyak yang perlu diperhatikan dan dipetakan sebagai potensi kerawanan. Termasuk di antaranya adalah netralitas aparatir sipil negara.(C1)

 

 

HARI JADI KE 70 KOTIM
administrator

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *