CATATAN.CO.ID, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha mengaku heran krisis BBM yang terjadi di Kota Cantik yang mengakibatkan antrean panjang di semua SPBU.
Politisi PAN ini menyebut kondisi ini terasa aneh, karena krisis BBM ini hanya terjadi di Kota Palangka Raya, sedangkan di daerah lain seperti di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tetap aman.
“Sepanjang jalan Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Rantau, dan Kapuas tidak ada antrian BBM. Semua aman-aman saja, sementara di Palangka Raya terjadi antrian,” katanya, Kamis 7 Mei 2026.
Dia menyebut kondisi ini terjadi karena dipicu oleh terbitnya Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.I/V/2026 tentang Pembatasan Pembelian BBM yang kemudian ditangguhkan.
Di sisi lain walikota menyatakan tidak pernah tanda tangan SE tersebut, bahkan tidak mengetahuinya. Noorkholis pun mempertanyakan bagaimana ada surat edaran bodong yang beredar yang beredar di masyarakat.
“Lebih aneh lagi kalau sampai seorang walikota bisa tidak tahu ada surat edaran, bahkan tidak setuju dengan subtansinya? Lebih aneh lagi SE tersebut sudah ada nomor registernya. Lantas siapa yang berani mengeluarkan SE tersebut? Tulis Noorkholis di akun FB-nya.
Oleh karena itu pihaknya mendorong hal ini diusut karena masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Di sisi lain Pemko harus bertanggung jawab atas antrean yang terjadi di SPBU, bahkan sampai kelangkaan di pengecer. (*)
