CATATAN.CO.ID, Sampit – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah mendukung penambahan ruang kelas baru bagi sekolah-sekolah yang memerlukan. Tujuannya agar semua murid baru bisa ditampung dengan baik.
Riskon mengatakan, pihaknya mendapat informasi sejumlah sekolah dasar (SD) yang membutuhkan tambahan ruang kelas baru. Salah satunya adalah SDN 6 Ketapang yang masih kekurangan ruang kelas sehingga harus memberlakukan jam berbeda secara bergantian untuk kelas tertentu karena kapasitas yang ada tidak mampu menampung untuk proses belajar dan mengajar sekaligus.
“Pada prinsipnya kami mendukung agar bisa ada program penambahan ruang kelas baru dikarenakan fasilitas yang ada sudah tidak mencukupi untuk menampung kegiatan belajar di sekolah tersebut,” kata Riskon di Sampit, Minggu, 14 Agustus 2022.
Menurut politisi Partai Golkar ini, penambahan ruang kelas baru memang dibutuhkan untuk sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sudah melebihi daya tampung normal. Jika dipaksakan, dikhawatirkan membuat proses belajar dan mengajar tidak optimal.
Ini perlu menjadi perhatian bersama karena bisa saja berdampak terhadap kualitas pendidikan. Untuk sekolah yang memang sangat membutuhkan ruang kelas baru, DPRD mendukung agar diprioritaskan.
Diakuinya, selama ini DPRD sudah cukup banyak menerima keluhan terkait kekurangan ruang kelas. Tidak hanya di sekolah-sekolah di pelosok, tetapi juga di perkotaan.
“Tentu nanti kita tetap melihat kemampuan keuangan daerah, apakah program tersebut bisa diakomodir atau tidak, karena tidak sedikit sekolah menghadapi permasalahan serupa,” tegas Riskon.
Selain masalah kekurangan ruang kelas, Riskon juga mendorong pelatihan operator sekolah sehingga data yang disajikan pada Dapodik bisa betul-betul update dan berkualitas. Hal ini penting karena Dapodik menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam mengucurkan dana alokasi khusus (DAK) dunia pendidikan.
Data Pokok Pendidikan atau Dapodik harus terus diperbarui oleh operator sekolah juga harus selalu dilakukan. Ini menjadi upaya mendapatkan kucuran DAK dari pemerintah pusat sebagai solusi jika program yang diusulkan tidak mampu didanai melalui APBD.
Menurutnya bantuan DAK bidang pendidikan dari pemerintah pusat masih minim. Penyebabnya ada adalah data Dapodik fasilitas pendidikan yang belum diperbarui dan belum valid.
“Kita harus jujur, selama ini peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kita sangat bergantung dengan perhatian pemerintah pusat melalui DAK. Penyebab belum optimalnya bantuan DAK untuk dunia pendidikan karena sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk operator sekolah yang mengisi Dapodik, apalagi di daerah perdesaan yang ada di daerah kita,” pungkas Riskon Fabiansyah. (C2)
