Fraksi Golkar dan Fraksi PAN DPRD Kotim Minta Pemkab Segera Bayarkan TPP dan Gaji Perangkat Desa

Anggota Fraksi PAN Eddy Mashamy
Anggota Fraksi PAN Eddy Mashamy

CATATAN.CO.ID, Sampit – Fraksi Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) secara kompak mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk segera menuntaskan persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembayaran gaji perangkat desa yang hingga kini masih tertunda. Mereka menilai penyelesaian masalah ini sangat penting demi menjaga kinerja aparatur dan pelayanan publik yang optimal.

Ketua Fraksi Golkar, Abdul Kadir, mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran TPP dan gaji perangkat desa berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa kesejahteraan pegawai dan perangkat desa harus menjadi prioritas agar mereka dapat bekerja dengan maksimal.

“Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan TPP yang masih belum cair, termasuk gaji kepala desa dan perangkat desa,” ujar Abdul Kadir, Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai dan perangkat desa sangat penting untuk memastikan kinerja yang baik dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jika kesejahteraan mereka diabaikan, hal ini dapat berdampak negatif pada pelayanan publik.

Senada dengan itu, Anggota Fraksi PAN, Eddy Mashamy, juga menyuarakan keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan pencairan TPP. Ia berharap Pemkab segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Kotim terkait TPP yang belum terbayarkan. Kami berharap permasalahan ini segera diselesaikan. Kami juga menantikan tanggapan dari Bupati Kotim mengenai langkah-langkah yang akan diambil,” ucap Eddy Mashamy.

Fraksi Golkar dan PAN sepakat bahwa kesejahteraan pegawai dan perangkat desa mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja mereka. Jika hak-hak tersebut tidak segera dipenuhi, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik.

Pemkab Kotim diharapkan dapat merespons desakan ini dengan cepat dan tepat. Pembayaran TPP serta gaji perangkat desa harus menjadi prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. (C4)

Ucapan Selamat Lebaran Catatan 2024

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *