CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp425,8 miliar pada tahun 2025.
Kepala Bapenda Kotim, Ramadansyah, menegaskan pentingnya sinergi dan kerja sama antar lembaga dalam mendorong pencapaian target tersebut. Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Ballroom Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa, 27 Mei 2025.
“Forum ini kami gunakan untuk menyamakan langkah antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendorong penerimaan daerah yang lebih optimal,” ujar Ramadansyah.
Pelaksanaan rapat koordinasi ini berlandaskan pada berbagai regulasi nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Daerah Kotim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Rapat ini juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemungutan pajak dan retribusi, termasuk upaya mengidentifikasi kendala yang selama ini menghambat capaian PAD. Ramadansyah menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga berfokus pada peningkatan pelayanan, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Kami ingin strategi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pelaporan, dan memastikan kepatuhan wajib pajak seimbang dengan kualitas layanan,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah Kotim, Forkopimda, serta kepala Bapenda kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri juga turut hadir untuk memberikan penguatan arah kebijakan pusat ke daerah.
Ramadansyah menutup laporannya dengan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan berharap rakor ini dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pengelolaan PAD untuk pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.(CA/*)
