CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, mengkritisi rendahnya pencapaian pendapatan daerah pada tahun 2024. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 15 Oktober 2024, Kadir meminta penjelasan terkait progres program dan realisasi anggaran selama sembilan bulan terakhir, yang menurutnya masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
“Seperti yang disampaikan oleh Pjs. Bupati Kotim Shalahuddin dalam pidato pengantar mengenai usulan RAPBD Perubahan 2024, hingga saat ini kita belum mendengar dengan jelas pencapaian program dan anggaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Padahal, program dan anggaran ini merupakan amanat rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Kadir.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan anggaran yang telah digunakan selama sembilan bulan terakhir. Kadir menilai informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam membahas usulan perubahan anggaran yang ada.
“Melalui sidang paripurna ini, kita perlu mengetahui secara jelas bagaimana penggunaan anggaran yang telah berjalan. Ini harus menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD Perubahan,” tambah Kadir.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Kadir adalah rendahnya realisasi pendapatan daerah yang tercatat pada Dashboard Bappenda Kotim per 14 Oktober 2024. Dari target pendapatan sebesar Rp 2.428.261.420.400, realisasinya baru mencapai Rp 1.690.065.785.362, atau sekitar 69,6%.
“Waktu efektif kita tinggal dua bulan. Ini sangat memprihatinkan karena masih ada selisih cukup besar untuk mencapai target pendapatan,” ujar Kadir.
Kadir juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah. Dari target PAD sebesar Rp 585.143.313.400, realisasinya baru mencapai Rp 237.217.177.383, atau 40,45%.
“Kami meminta penjelasan mengenai rendahnya capaian PAD ini. Apakah ada kendala dalam pemungutan atau pengelolaan sumber-sumber pendapatan? Jika tidak ada langkah perbaikan signifikan, target pendapatan kita bisa gagal tercapai,” jelasnya.
Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan dan solusi konkret guna meningkatkan realisasi pendapatan dalam sisa waktu yang ada. Kadir menegaskan bahwa peningkatan kinerja anggaran dan pendapatan bukan hanya soal memenuhi target, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proses pembahasan RAPBD Perubahan ini agar setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif dan transparan,” pungkas Kadir. (C4)
