CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua Tim Observasi Desa Antikorupsi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKI) RI, Friesmount Wongso menjelaskan, bagaimana caranya Desa Anti Korupsi juga bisa menambah aktivitas ekonomi.
Ia menyampaikannya saat memberikan sambutan pada Audiensi Calon Desa Anti Korupsi yang digelar di Aula Sei Mentaya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kotim.
“Percontohan Desa Anti Korupsi bisa menambah aktivitas perekenomian daerah. Karena, akan banyak mengundang daerah lain untuk studi banding ke desa tersebut,” ujar Friesmont, Jumat, 3 Maret 2023.
Ia pun memberikan contoh bagaimana sebuah Desa Anti Korupsi bisa menambah aktivitas perekonomian daerah. Salah satunya di sebuah desa di Provinsi Jawa Tengah. Status desa tersebut sebagai Desa Anti Korupsi telah mengundang banyak pihak dari daerah lain untuk melakukan studi banding.
Di saat yang bersamaan, para pihak yang melakukan studi banding itu pun akan melihat produk-produk khas daerah di desa tersebut. Alhasil, banyak dari mereka akan membeli produk khas daerah tempat Desa Anti Korupsi yang mereka kunjungi.
Friesmount mengungkapkan pada 2023 ini, KPK akan memilih 22 Desa Anti Korupsi dari 22 provinsi di seluruh Indonesia.
“Tahun 2023, dari 6 desa yang dilakukan observasi di Kalimantan Tengah, hanya 1 yang akan ditentukan untuk menjadi Desa Anti Korupsi oleh KPK,” ujar Friesmount.
Khusus untuk di Kotim, ada dua desa yang diusulkan untuk menjadi Desa Anti Korupsi, yakni Desa Mekar Jaya di Kecamatan Parenggean dan Desa Bagendang Hilir di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
Bupati Kotim, Halikinnor yang juga hadir pada Audiensi Calon Desa Anti Korupsi tersebut berharap, meskipun desa yang diusulkan tersebut tidak terpilih sebagai Desa Anti Korupsi nantinya, KPK tetap memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada desa-desa yang diusulkan tersebut.
“Kalaupun nantinya, desa itu tidak terpilih, kami berharap untuk mendapatkan bimbingan teknis agar desa-desa tersebut tetap bisa menjadi contoh Desa Anti Korupsi,” tutur Halikin. (C10)
