CATATAN.CO.ID, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat administrator di Lingkungan Pemkab Kotim. Acara berlangsung di aula Rumah Jabatan Bupati, Kamis, 1 September 2022.
“Mutasi jabatan merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Mutasi jabatan ini juga dapat dimaknai sebagai upaya pembenahan dalam rangka meningkatkan kinerja,” ucap Halikinnor dalam arara tersebut.
Halikinnor mengatakan, pelantikan ini berbeda dengan pelantikan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari instansi vertikal/ Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotim.
“Salah satu yang kita lantik ini yang di mana berasal dari Kejaksaan. Ia diperbantukan sebagai pejabat Administrator atau Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kotim,” katanya.
Pejabat Kejari Kotim itu yakni Pintar Simbolon. Sebelumnya ia merupakan Kasi Intel di Kejari Kotim. Saat ini juga masih aktif sebgai jaksa. Pelantikannya menurut Halikin sudah mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Agung.
Halikinnor berharap, Kabag Hukum yang telah dilantik dan resmi diperbantukan pada lingkungan Pemkab Kotim dapat berkoordinasi membantu perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kotim terkait dalam menganalisa dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tertulis.
“Saya sangat yakin, para pejabat yang dilantik ini adalah pejabat yang mengemban amanat sebagai birokrasi yang baik, sehingga dapat mewujudkan Pemerintah yang lebih baik,” tutupnya.
Adapun 6 pejabat administrator yang dilantik yaitu :
1. Pintar Simbolon, sebagai Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kotim,
2. Muhamad Gumiring, sebagai Inspektur Pembantu khusus Inspektorat Kotim,
3. Mohammad Ikhwan, sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotim,
4. Yephi Hartady Periyanto, sebagai Kabag Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Kotim,
5. Yudi Aprianur, sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa,
6. Siti Rudiyati, sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (C8)
