CATATAN.CO.ID, Sampit – Perangkat eksekutif kecamatan seluruh Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mendapatkan pengajuan tambahan anggaran dari Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pernyataan itu mereka terima kala Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2023, Selasa, 15 November 2022.
Sontak, Ketua Asosiasi Camat se-Kotim, Ubaidillah menyampaikan sikapnya terkait hal ini.
“Sebenarnya ingin ada penambahan pada saat Pagu Anggaran Murni yang saat ini masih dibahas. Namun, informasinya sudah tidak bisa. Jadi, kami hanya bisa berharap ada tambahan pada perubahan nanti. Alhamdulillah, kita syukuri apa yang ada. Kita otak-atik yang ada. Khususnya, pada dana pokok pikiran,” katanya.
Lanjutnya, pihaknya juga meminta agar sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) terus digali. Sehingga, bisa memenuhi kebutuhan pembangunan di Kotim, terutama daerah-daerah yang masih minim pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim, Ramadhansyah mengatakan, untuk meningkatkan PAD, pihaknya sudah melakukan upaya penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak Kejaksaan Negeri Kotim, terutama terkait penagihan pajak.
“Untuk penagihan pajak yang sulit kami tagih, kami bekerjasama dengan Kejari Kotim agar bisa meningkatkan pendapatan kita melalui sektor pajak,” jelasnya.
Adapun, Ketua Komisi I DPRD Kotim, Rimbun menyampaikan, pihaknya tidak melakukan pengajuan tambahan anggaran. Sebab, sudah ada program satu desa Rp 200 juta dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Dengan adanya pemerataan ini, anggaran satu desa ini, Rp 200 juta. Maka, oleh sebab itu, kemampuan kita untuk memberi tambahan. Memang agak susah. Dan memang tidak ada,” ujar Rimbun.
Sebelumnya, program dana satu desa itu sudah digaungkan pimpinan tertinggi lembaga eksekutif Kotim, Halikin. Halikin mengatakan, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Sehingga, pada tahun mendatang, pihaknya menggelontorkan anggaran Rp 200 juta di setiap desa. (C10)
