CATATAN.CO.ID, Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu wilayah dengan tutupan kelapa sawit terluas di Indonesia. Demi mengoptimalkan potensi besar ini, pemerintah daerah melalui Forum Group Discussion (FGD) menginisiasi pembentukan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) untuk tahun 2024-2026, Kamis, 28 September 2024.
Dalam FGD ini, Penjabat Sekda Kotim, Sanggul Lumban Gaol, menyatakan bahwa kelapa sawit berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, ia menekankan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan tata kelola perkebunan yang baik dan berkelanjutan.
“Harapan kita, perkebunan kelapa sawit tidak hanya mendongkrak pendapatan daerah, tapi juga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Sanggul.
Pentingnya keberlanjutan tidak hanya menjadi fokus Pemkab Kotim, namun juga menjadi perhatian nasional. Melalui alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) tahun 2023-2024, Kotim mengerahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai leading sector dalam menyusun strategi jangka panjang kelapa sawit berkelanjutan. Rencana aksi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan masa depan perkebunan sawit di Kotim.
Lebih dari sekadar perencanaan, Sanggul menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menyusun rencana ini.
“Melalui FGD ini, kami mengajak semua peserta untuk serius membentuk tim yang solid demi keberhasilan RAD KSB Kotim 2024-2026. Ini adalah langkah strategis menuju perkebunan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Sepnita, menambahkan bahwa untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, ada beberapa prioritas yang harus diperhatikan, seperti penguatan data, infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, serta penanganan sengketa lahan dan percepatan sertifikasi.
Namun, Sepnita juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih menjadi hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring RAD KSB.
“Semoga dengan sinergi yang lebih baik, OPD terkait bisa mengatasi masalah ini, dan kita bisa mencapai target nasional dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan,” tutupnya. (C8)
