SKPD Pulang Pisau Diminta Sampaikan Laporan Keuangan 2022 Tepat Waktu

ekda Pulang Pisau Tony Harisinta saat memimpin upacara Gabungan ASN Jumat 17 Februari 2023.
ekda Pulang Pisau Tony Harisinta saat memimpin upacara Gabungan ASN Jumat 17 Februari 2023.

CATATAN.CO.ID, Pulang Pisau – Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pulang Pisau diminta membuat laporan keuangan tahun anggaran 2022 tepat waktu. Pernyataan ini disampaikan Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta pada Apel Gabung Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apel Gabungan ASN yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pulang Pisau, Jumat, 17 Februari 2023, dipimpin Tony Harisinta mewakili Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang.

“Kita rutin menggelar apel Gabungan ASN ini setiap bulannya tepatnya pada tanggal 17. Di mana juga kegiatan apel ini menjadi ajang silaturahmi para ASN dilingkup Pemkab Pulang Pisau,” ucap Sekda.

Dalam kesempatan itu Tony sapaan akrab Sekda Pulang Pisau itu, menyampaikan amanat dari Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah kewajiban dari Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran (PA) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang diperlukan kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepala daerah kepada DPRD.

“Untuk itu, saya minta kepada seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2022 secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi kepala perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban secara tepat waktu akan menjadi catatan dan penilaian oleh kepala daerah,” tegasnya.

Lanjutnya, selama proses audit pendahuluan oleh Tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2022.

”Saya minta kepada kepala perangkat daerah untuk koperatif memberikan informasi data dan dokumen yang diperlukan agar tidak bias pengambilan keputusan oleh Tim Audit BPK,” tutupnya. (C16)

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *