Sekretaris Umum KAHMI Mendukung Langkah Bupati Sehatkan Anggaran Pemkab Kotim

Sekretaris Umum KAHMI Kotim, Ardianur.
Sekretaris Umum KAHMI Kotim, Ardianur.

CATATAN.CO.ID, Sampit – Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Kotawaringin Timur, Ardianur menyatakan mendukung langkah Bupati Kotim, Halikinnor untuk menyehatkan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotim.

“Saya mendukung langkah Bapak Bupati untuk menghentikan program kegiatan anggaran tahun 2023 demi membayar hutang daerah,” katanya, Minggu 27 Agustus 2023.

Menurutnya, mau tidak mau Bupati Kotim harus mengambil kebijakan seperti itu supaya menyehatkan keuangan Pemkab Kotim untuk tahun-tahun ke depannya.

Pemkab Kotim tidak mungkin gali lubang dan tutup lubang terus menerus, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Memang kebijakan yang diambil Bupati Kotim ini tidak populis karena akan berdampak pada pembangunan daerah tahun ini, tapi dia yakin masyarakat akan paham dengan kondisi ini.

Lanjutnya, menurut hukum ekonomi keuangan yang sehat adalah pemasukan dan pengeluaran itu seimbang. Tapi kondisi keuangan daerah Kotim saat ini “besar pasak dari pada tiang”. Pasti kondisi ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

“Apalagi yang menjadi korban dengan kondisi ini cukup banyak, contohnya para kontaktor kecil, yang hanya mengharapkan hasil dari kerjaannya itu. Kalau terlambat pembayarannya tentu ini akan sangat berpengaruh sama mereka, baik untuk pembayaran upah tukang dan juga utang-utang mereka di toko tempat mengambil bahan bangunan,” ujar Ardianur.

Bahkan, tidak jarang para kontraktor tersebut akan kena penalti karena utang yang sudah jatuh tempo tapi tidak mampu untuk membayar.

Mirisnya lagi, menurut laporan teman-teman kontraktor ada yang sampai dilaporkan ke polisi oleh pihak toko karena pembayaran yang terlambat berbulan-bulan.

Dampak lainnya juga berimbas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjaminkan SK gajinya ke bank. Dia yakin jumlahnya mencapai 80-90 persen dari seluruh ASN, bagi mereka ini tentu yang hanya mereka harapkan adalah tunjangan / Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk biaya hidup perbulannya.

Kalau pembayaran tunjangan/TPP mereka tertunda seperti sekarang ini sampai empat bulan tentu akan sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga mereka dan juga mungkin akan berpengaruh pada kinerja mereka. Begitupun juga kepada para pendidik dan para petugas kesehatan, apalagi yang bertugas di daerah yang jauh dari kota.

“Semoga dengan kebijakan Bapak Bupati tahun ini, dapat menyehatkan kembali keuangan daerah pada tahun-tahun ke depannya dan semoga seperti harapan Pak Bupati dan Wakil Bupati bahwa pada tahun 2024 nanti sudah normal,” pungkasnya. (C10)

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *