CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, penunjukan kepala sekolah untuk lembaga pendidikan alternatif tersebut masih menunggu seleksi langsung dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Muhammad Irfansyah, menyampaikan bahwa pihaknya hanya diberi tugas menjaring tiga calon kepala sekolah dari daerah. Nama-nama tersebut nantinya akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk ditentukan satu yang terpilih.
“Kami sudah diminta menyiapkan 3 calon kepala sekolah dari daerah. Namun untuk keputusan akhir, sepenuhnya wewenang pemerintah pusat,” kata Irfansyah, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia menegaskan, Disdik Kotim akan memilih calon yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial tinggi. Sebab, Sekolah Rakyat dirancang untuk menyasar anak-anak dari keluarga rentan atau yang tidak lagi bersekolah secara formal.
“Kita tidak mencari orang yang sekadar mampu secara administratif. Yang dibutuhkan adalah sosok yang punya jiwa melayani, punya empati terhadap anak-anak marginal,” ujarnya.
Disdik Kotim sendiri telah menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang telah lebih dahulu menjalankan program ini. Menurut Irfansyah, pengalaman Katingan menjadi acuan penting agar pelaksanaan di Kotim tidak berjalan dengan pendekatan coba-coba.
“Kami sudah berkonsultasi dengan Plt Kadisdik Katingan. Dari mereka kita belajar banyak tentang konsep, tantangan, dan bagaimana menyikapinya,” jelasnya.
Terkait penerimaan peserta didik, Irfansyah menuturkan bahwa prosesnya akan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Hal ini karena siswa Sekolah Rakyat umumnya berasal dari kelompok tidak mampu dan anak-anak putus sekolah, yang datanya lebih dikuasai oleh instansi sosial.
“Dinas Sosial yang akan menangani siswa. Kami lebih fokus pada menyiapkan guru, kepala sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa Kotim sangat siap jika program ini dijalankan dalam waktu dekat. Tinggal menunggu kejelasan teknis dari pusat agar pelaksanaan bisa lebih terarah dan tepat sasaran.
“Kalau juknis dan aturan sudah turun, kami akan langsung bergerak. Prinsipnya, kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini sebagai jalan baru membuka akses pendidikan seluas-luasnya,” tutup Irfansyah. (C-A)
