CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta.
“Pasalnya, kalau kita lihat selama ini Pemerintah Daerah sangat bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan programnya,” kata Sekretaris Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kotim, Abdul Kadir, Kamis, 1 Agustus 2024.
Karenanya, ke depan kerja sama dengan sektor swasta perlu di menjadi pilihan terutama untuk proyek-proyek besar.
Misalnya saja, kolaborasi tersebut dapat terwujud melalui skema Public-Private Partnership (PPP) bisa menjadi solusi.
“Tentunya, kolaborasi ini akan mengurangi beban APBD dan mempercepat realisasi proyek pembangunan,” ucap Abdul Kadir.
Menurutnya, jika dilibatkan, sektor swasta dapat membawa efisiensi, inovasi, dan sumber daya tambahan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Adapun, Fraksi Golkar DPRD Kotim juga telah menyampaikan hal tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Kotim ke-14 Masa Persidangan II 2024, Senin 29 Juli 2024.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan akhirnya masing-masing mengenai Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Raperda Perlindungan Petani, dan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2025.
“Fraksi Golkar berkomitmen untuk mendukung RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 sebagai fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap masyarakat Kotim. Kami berharap dokumen ini menjadi peta jalan yang efektif dalam mengarahkan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih cerah,” demikian Abdul Kadir. (C10)
