CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama sejumlah perwakilan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Ranjakng sepakat akan mengagendakan pertemuan lanjutan pada Rabu, 14 Juni 2023 mendatang.
Pertemuan itu untuk membahas sejumlah tuntutan Pasukan Merah dengan dihadiri langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor.
Adapun tuntutan yangvakan dibahas yakni terkait dengan 20 persen, dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan dengan menggarap lahan dibluar Hak Guna Usaha, serta pelanggaran lainnya sperti sepadan sungai dan sepadan jalan.
Selanjutnya dalam tuntutan tersebut juga dimuat terkait permasalahan pencemaran limbah, pengamanan dalam kawasan hutan tanpa izin, kewajiban Corporate Sosial Responsibilty, berladang dengan sistem pembakaran.
“Terkait dengan tuntutan terkait dengan plasma dan sebagainya akan dibahas secara langsung bersama dengan Bupati Kotim nanti,”kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotim, Rihel, Kamis 8 Juni 2023.
Ditambahkannya, agenda tersebut akan dijadwalkan kembali pada Rabu, 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00. Nanti, semua pihak yang terlibat akan dihadirkan kembali. Sehingga dapat mendengarkan tuntutan yang akan disampaikan dari pihak Pasukan Merah.
“Terkait dengan tuntutan tersebut akan di diskusikan bersama Bapak Buoati, baik dalam bentuk surat pernyataan dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan akan dihadirkan pada pertemuan selanjutnya.
“Dari pihak kami sepakat menjamin akan mengundang pihak perusahaan terkait dengan tuntunan tersebut,” ujarnya.
Rihel pun mengharapkan Pasukan Merah yang berunjuk rasa memaklumi hasil pertemuan, yang perdana ini. Sebab pimpinan daerah sedang bertugas di luar kota.
Untuk diketahui, ribuan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Ranjakng Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar aksi di depan kantor bupati. Merrka menuntut hak masyarakat sekitar perkebunan yang selama ini tak kunjung dipenuhi perusahaan.(C11)
