CATATAN.CO.ID, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Komisi III, Riskon Fabiansyah menekankan, formulasi anggaran harus tepat guna. Agar, masalah tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak terjadi lagi.
“Ke depannya, memang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim wajib mencari formulasi analisa penggunaan anggaran yang tepat, khususnya berkenaan dengan TPP,” ujar Riskon, Rabu, 11 Januari 2023.
Sambungnya, hal ini agar tidak terjadi permasalahan TPP di akhir Tahun Anggaran 2023. Seperti yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
Riskon mengungkapkan, permasalahan TPP pegawai yang belum dibayarkan Pemkab Kotim ini sudah menjadi atensi serius dari kepala daerah.
“Dan, sudah dimasukan ke dalam Rekapitulasi Hutang yang akan diprioritaskan di awal tahun 2022,” tambahnya.
Mengingat bahwa, TPP ini juga banyak ditunggu dan diharapkan oleh para pegawai kita di lingkungan Pemkab Kotim.
Adapun, permasalahan TPP ini dialami para pegawai di lingkungan Pemkab Kotim. Termasuk, di sektor pendidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kotim, Susiawati pun menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh pegawai di lingkungan pendidikan Kotim, atas permasalahan TPP yang terjadi.
“TPP kita terpiutang 4 bulan. Kami memohon maaf kami memohon maaf kepada seluruh ASN dan PPPK. Inshaallah, awal Februari akan kami bayar,” tuturnya.
Imbuhnya, Dana TPP terhutang untuk pendidik nilainya mencapai Rp 20 Miliar. Sedangkan, untuk tenaga non pendidik sekitar Rp 4-5 Miliar.
“Awal Februari nanti, dibayar 2 bulan dulu. Kami memohon maaf, karena kemampuan kas daerah. Jadi, terhutang,” demikian Susiawati. (C10)
