CATATAN.CO.ID, Sampit – Pelantikan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang semula dijadwalkan pada 7 Oktober 2024, kini resmi dijadwalkan ulang pada Senin, 14 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB. Perubahan jadwal ini terjadi setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah terkait pengangkatan pimpinan definitif DPRD Kotim akhirnya diterbitkan.
Plt Sekretaris DPRD Kotim, Rihel, mengungkapkan bahwa penundaan sebelumnya disebabkan oleh keterlambatan SK dari Gubernur. Dengan diterbitkannya SK tersebut, persiapan pelantikan kini telah selesai dan dapat berlangsung sesuai jadwal yang baru. Ia memastikan bahwa segala hal sudah siap untuk melaksanakan pelantikan pada tanggal yang telah ditentukan.
Tiga unsur pimpinan definitif yang akan dilantik meliputi Rimbun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua DPRD, Juliansyah dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua I, dan Rudianur dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Wakil Ketua II. Mereka diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa DPRD Kotim ke arah yang lebih produktif dan profesional.
Pelantikan ini sangat dinantikan oleh anggota dewan dan masyarakat Kotim. Dengan adanya kepastian pimpinan definitif, DPRD Kotim diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan tugas legislasi, termasuk penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan serta pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang krusial untuk kegiatan dewan ke depan.
Rihel menjelaskan bahwa penundaan pelantikan sebelumnya disebabkan oleh kendala teknis dalam proses penerbitan SK dari Gubernur. Namun, dengan diterbitkannya SK tersebut, seluruh rangkaian acara pelantikan kini dapat berjalan lancar. Ia juga menekankan pentingnya pelantikan ini dalam memperkuat hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif, serta memastikan seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
Masyarakat Kotim mengharapkan agar dengan kepemimpinan baru ini, DPRD Kotim dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, serta memberikan perhatian lebih kepada kepentingan masyarakat.
Dengan pelantikan ini, diharapkan hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kotim dapat berjalan sinergis. Hal ini akan memastikan bahwa berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, termasuk dalam bidang infrastruktur dan pelayanan publik, dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kotim. (C4)
