SAMPIT – BORNEONEWS – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, mendorong pemerintah daerah untuk fokus memperluas pengembangan budidaya ikan air tawar demi meningkatkan hasil perikanan lokal. Ia menilai bahwa pengembangan ikan seperti patin, nila, mas, lele, dan jelawat sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Saat ini, ikan di pasar mayoritas berasal dari tangkapan nelayan di sungai dan danau. Hasil budidaya ikan air tawar masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan,” ujar Juliansyah, Jumat, 11 Oktober 2024.
Juliansyah berharap agar Dinas Perikanan Kotim lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada para pembudidaya ikan, termasuk melalui penyediaan bibit, pelatihan, serta bantuan modal. Ia yakin, dengan pembinaan yang tepat, sektor ini dapat tumbuh lebih cepat.
“Kolam dan keramba di sungai memiliki potensi besar. Jika dikelola dengan baik, budidaya ikan air tawar bisa menjadi andalan ekonomi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Juliansyah menegaskan bahwa DPRD Kotim akan mendukung pengembangan sektor perikanan dengan memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai pada APBD Perubahan. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut sangat diperlukan untuk memfasilitasi para pembudidaya ikan air tawar.
“Kami siap memberikan dukungan melalui anggaran yang cukup agar budidaya ikan di Kotim semakin berkembang,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kotim, Juliansyah juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan nelayan tradisional. Ia mengkritik kurangnya dukungan pemerintah dalam hal fasilitas penangkapan ikan, bahan bakar, hingga akses pemasaran.
“Pemerintah harus lebih berpihak kepada nelayan. Jika masalah-masalah seperti fasilitas dan pemasaran dapat diselesaikan, kesejahteraan nelayan akan meningkat,” tegasnya.
Selain itu, Juliansyah berharap pemerintah dapat memberikan solusi bagi nelayan yang seringkali terhambat oleh cuaca buruk sehingga tidak dapat melaut. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah dengan mendorong pengelolaan perikanan berbasis tambak, sehingga nelayan masih memiliki pendapatan meskipun tidak bisa melaut.
“Tambak dapat menjadi alternatif yang baik, terutama saat nelayan tidak bisa melaut. Pemerintah harus serius mempertimbangkan ini,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, jika pemerintah memberikan dukungan dalam hal pemasaran, pendapatan nelayan akan meningkat signifikan. “Dengan pemasaran yang baik, hasil tangkapan nelayan bisa mendapatkan harga yang lebih layak,” pungkas Juliansyah. (C4)
