CATATAN.CO.ID, Kasongan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Katingan melalui juru bicaranya, Fahmi Fauzi, menyampaikan pandangan, pendapat, serta sejumlah catatan strategis terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 20 November 2025.
Fraksi NasDem mencermati enam poin Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2026 yang meliputi penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, keamanan dan ketenteraman masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.
Fraksi NasDem berharap Pemerintah Daerah (Pemda) tetap konsisten menjalankan program prioritas tersebut. Selain itu, disampaikan pentingnya menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah, melakukan evaluasi berkala, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan publik. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam RAPBD 2026, Fraksi NasDem menyoroti target pendapatan daerah sebesar Rp 1,188 triliun dengan komposisi pendapatan transfer sebesar Rp 1,078 triliun, belanja operasional Rp 930,730 miliar, dan belanja modal Rp 106,473 miliar. Sementara total surplus/defisit tercatat senilai Rp 50,413 miliar.
Fraksi NasDem menekankan bahwa penyusunan target pendapatan harus berbasis data riil dan capaian pendapatan sebelumnya. Optimalisasi PAD perlu dilakukan melalui langkah kolaboratif lintas sektor dan penguatan pelayanan publik.
Selain itu, Fraksi NasDem mengingatkan agar anggaran belanja diprioritaskan untuk layanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur yang mendukung akses publik, serta kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya mengedepankan pemenuhan tugas rutin perangkat daerah. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi poin utama.
Mengacu pada hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah, Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa Kabupaten Katingan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki kewajiban untuk menyesuaikan pemberian hak keuangan Ketua dan Anggota DPRD sesuai ketentuan.
“Fraksi NasDem memberikan persetujuan terhadap Raperda Katingan tentang APBD Tahun 2026, dengan catatan agar konsistensi program, transparansi anggaran, dan optimalisasi potensi daerah benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Daerah,” ujar Fahmi Fauzi. (C-6)
