CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang Siswanto, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim dalam Rancangan APBD 2026, yang hanya sebesar Rp750 juta.
Menurutnya, angka tersebut sangat jauh dari kebutuhan riil untuk mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026.
“Anggaran KONI yang tercantum dalam RAPBD 2026 hanya Rp750 juta, padahal kebutuhan minimal mencapai Rp15 miliar. Ini sangat jauh dari ideal jika kita ingin mempersiapkan atlet dan cabang olahraga secara maksimal,” ujar Dadang, Senin, 23 Oktober 2025.
Dadang menilai keterbatasan anggaran ini berpotensi menghambat pembinaan atlet sekaligus mengancam peluang Kotim mempertahankan gelar juara umum Porprov 2023. Dukungan pendanaan yang memadai, katanya, sangat penting untuk pemusatan latihan (TC), penyediaan peralatan, serta insentif bagi atlet dan pelatih.
“Kalau hanya Rp750 juta, jangankan untuk TC, biaya operasional pun tidak cukup. Padahal kita ingin mempertahankan tradisi juara umum. Tanpa dukungan dana, hal itu sulit dicapai,” tegasnya.
Baca Juga: [Anggota DPRD Kotim: Kapolres Baru Sudah Tahu Seluk-Beluk di Kotim]
Porprov Kalteng 2026 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, dan saat ini sejumlah cabang olahraga (cabor) mulai memasuki tahap seleksi atlet. Setelah seleksi, para atlet akan menjalani latihan intensif jangka panjang hingga menjelang kejuaraan.
“Lawan di Porprov nanti tidak mudah. Kalau persiapan kita setengah hati karena anggaran terbatas, maka prestasi bisa turun drastis,” kata politisi Partai Golkar ini.
Melihat kondisi tersebut, Komisi III DPRD berencana membawa persoalan ini ke rapat pembahasan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dadang memastikan DPRD akan memperjuangkan agar alokasi dana untuk KONI bisa ditingkatkan secara signifikan.
“Kami akan perjuangkan di rapat kompilasi. Porprov bukan sekadar ajang olahraga, tapi juga soal gengsi dan marwah daerah. Kotim pernah juara umum, jangan sampai prestasi itu tergerus hanya karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Baca Juga: [Galang Dana Pokir untuk Komputerisasi Kecamatan dan Kelurahan]
Dadang menegaskan, olahraga bukan beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi pembentukan sumber daya manusia dan citra positif daerah. Ia meminta pemerintah daerah menata ulang prioritas anggaran agar pembinaan olahraga tidak terpinggirkan.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah yang ketat, tapi efisiensi bukan berarti memangkas secara membabi buta. Justru efisiensi itu menata ulang prioritas agar program penting seperti olahraga tetap berjalan optimal,” tandasnya.
Ia pun berharap Pemkab Kotim segera melakukan review terhadap alokasi belanja publik, sehingga sektor pembinaan olahraga tetap mendapat porsi yang layak.
“KONI dan atlet telah mengharumkan nama daerah. Jangan sampai semangat mereka padam hanya karena anggaran tak memadai. Pemerintah daerah perlu melihat olahraga sebagai sarana membangun karakter, prestasi, dan kebanggaan daerah,” pungkasnya.
