CATATAN.CO.ID, Sampit – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, merasa prihatin akan bencana banjir yang menimpa daerah itu. DPRD Kotim pun meminta hendaknya masalah ini sudah diantisipasi jauh hari.
Legistator muda dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah mengingatkan, pemerintah kabupaten setiap memasuki musim penghujan.
“Menjadi rasa keprihatinan kami kepada beberapa Kecamatan dan Desa yang terdampak banjir, tentu ini menjadi tanggung jawab dan perhatian kita semua,” ucap Riskon Fabiansyah. Senin, 12 September 2022.
Riskon mengingatkan bahwa, adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana daerah, dirinya meminta hal ini dapat diaplikasikan dengan baik agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik.
“Kami telah mengingatkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ini harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana,” katanya.
Dirinya meminta kepada pemerintah merencanakan dengan terintegrasi serta konsisten terkait penanganan banjir dalam kota yang berdampak pada aktivitas dan ekonomi masyarakat.
Pelaksanaannya pun harus berlangsung terus menerus agar banjir tidak menjadi citra buruk terhadap Kota Sampit sebagai kota yang tidak ramah lingkungan ataupun kota banjir.
“Untuk itu kami meminta kepada pemkab untuk benar-benar memperhatikannya. Ini dapat dimulai dengan melakukan kajian dengan basis akademik yang kuat serta diikuti pelaksanaan program yang tepat dan konsisten,” katanya.
Dalam jangka pendek, dirinya juga meminta pemerintah mengefektifkan kerja pembersihan drainase secara rutin dan dikontrol dengan baik. Karena dari hasil pantauan di lapangan, banyak drainase yang tersumbat dan ditumbuhi rumput. Kondisi ini membuat genangan air menjadi lama setiap hujan walaupun dengan intesitas rendah.
Menurut Riskon, masyarakat banyak memgeluhkan drainase yang mampet karena sampah. Banyak sampah yang dibuang sembarangan kemudian terbawa air ketika banjir. Serta depo sampah dan tempat pembuangan sementara yang sering lambat atau malah tidak terangkut.
“Tentu ini menjadi masalah bagi lingkungan, kesehatan dan keindahan.Mohon semua ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah,” tutupnya. (C8)
