CATATAN.CO.ID, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi, mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja pembahasan anggaran Sekretariat Daerah (Setda) bersama Komisi I DPRD Kotim di ruang rapat utama DPRD.
Menurut Abadi, efisiensi anggaran memang langkah realistis untuk menghadapi tekanan fiskal. Namun, pemerintah tetap harus menjaga kinerja birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Efisiensi memang perlu, tetapi jangan sampai menghambat fungsi pelayanan publik. Pemerintah harus tetap menjaga kinerja dan responsivitas birokrasi di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Abadi, Rabu, 23 Oktober 2025.
Ia menilai, penurunan anggaran di lingkungan setda bisa menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
Abadi juga mengingatkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berorientasi pada kebutuhan riil. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa pos belanja Setda bahkan sudah habis di pertengahan tahun anggaran.
“Kalau pola seperti ini terus berulang, perlu ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kegiatan strategis justru terhenti di tengah jalan karena kurang perhitungan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Abadi turut menanggapi usulan Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Publik Setda, yang tidak meminta tambahan anggaran besar, tetapi mengajukan pengadaan sarana kerja modern seperti dronedan iPad.
Menurutnya, permintaan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan kerja dan perkembangan teknologi saat ini.
“Perangkat seperti drone dan iPad bukan sekadar pelengkap, tapi alat penting untuk mendukung efektivitas komunikasi publik dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah. Bayangkan, sejak 2018 belum ada pengadaan baru, sementara teknologi terus berkembang,” jelas Abadi.
Ia menambahkan, Setda berperan vital sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dengan kepala daerah. Karena itu, dukungan terhadap sarana dan prasarana modern menjadi penting agar pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.
“Dengan peralatan yang memadai, respons terhadap situasi lapangan dapat dilakukan lebih optimal dan profesional,” pungkasnya. (C-A)
