CATATAN.CO.ID, Sampit – Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap ada upaya taktis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ke depannya.
“Jadi dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 itu kita susun mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana. Semuanya tertera secara rinci, jelas, dan detail,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, Selasa 19 September 2023.
Dia menyampaikan hal itu pada Rapat Kerja Pembahasan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 dengan mitra kerja di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim.
Dalam rapat tersebut juga disinggung masalah penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim penanggulangan karhutla. Seperti misalnya, sepatu boot tahan api untuk pemadaman dan masker khusus.
Akan tetapi, tanpa mengecilkan urgensi penyediaan APD. Dadang menilai pembahasan dalam rapat kerja tersebut seyogyanya juga membahas hal yang lebih taktis dalam penanggulangan bencana karhutla.
Dia pun mengingatkan saat ini Kotim masih berada dalam status tanggap darurat yang belum dicabut. Meskipun dalam beberapa hari terakhir telah turun hujan.
Pada rapat itu, Kepala BPBD Kotim, Multazam kemudian menanggapi pernyataan Dadang tersebut.
“Benar apa yang disampaikan Pak Dadang. Sekarang sudah kami lakukan rekam jejak. Seluruh lokasi yang terbakar, kejadian di tempat kami. Sudah kami petakan,” ujar Multazam.
Dia mencontohkan kejadian kebakaran lahan yang terjadi di belakang salah satu hotel berbintang di Sampit di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 yang kurang lebih menghanguskan 11 hektare.
Metode yang digunakan yakni melihat perbedaan warna vegetasi. Setelah tanggap darurat, siaga darurat, pemulihan. Data ini dibutuhkan untuk penyusunan kompetensi penanggulangan karhutla yang akan datang.
Selain itu BPBD Kotim juga telah mempersiapkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
Multazam juga menyampaikan, penanganan karhutla terbaik di Kotim ada di wilayah Seranau dan Pulau Hanaut dengan jumlah hotspot paling kecil. (C10)
