CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menegaskan bahwa pihaknya siap bersikap kooperatif terkait dugaan kasus pengadaan alat berat yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum. Ia menilai, sikap terbuka merupakan bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam menjaga kepercayaan publik.
“DPRD profesional, kita menghargai proses hukum dan menghargai tugas serta fungsi kawan-kawan kita di yudikatif, penegak hukum,” kata Rimbun, Jumat, 3 Oktober 2025.
Ia menegaskan, DPRD tidak akan menghalangi jalannya penyelidikan maupun penyidikan. Bahkan, jika suatu saat diperlukan, pihaknya siap memberikan keterangan demi memperjelas proses hukum yang sedang berjalan.
“Kalau nanti kami diminta untuk memberikan keterangan, tentu kami siap. Itu bagian dari komitmen kami untuk mendukung penegakan hukum yang transparan,” tegasnya.
Rimbun menekankan bahwa isu hukum yang berkembang jangan sampai mengganggu kinerja DPRD. Sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap akan melaksanakan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana mestinya.
“Kami ingin masyarakat melihat bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi sebagaimana harusnya. Isu hukum ini biarlah ditangani penegak hukum, sementara kami tetap fokus bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pengadaan alat berat sekaligus menjadi evaluasi penting agar setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah dijalankan secara hati-hati dan sesuai aturan. Transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“DPRD akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum. Yang penting masyarakat tahu, kita terbuka dan kooperatif,” tutup Rimbun. (C-21)
