CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, memberikan peringatan tegas kepada seluruh anggota dewan agar tidak menyepelekan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus dilakukan secara serius, tepat waktu, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Rimbun di tengah pelaksanaan reses serentak DPRD Kotim di lima daerah pemilihan. Dalam kegiatan tersebut, para legislator turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sebagai bahan penyusunan pokok pikiran (pokir) DPRD.
Menurut Rimbun, kegiatan reses bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah.
“Reses itu bukan hanya mendengar keluhan warga, tapi juga fondasi awal dalam merumuskan prioritas pembangunan. Hasilnya nanti harus tercermin dalam RAPBD 2026,” tegas Rimbun, Kamis, 16 Oktober 2025.
Ketua DPRD Kotim ini mengingatkan, keterlambatan pembahasan RAPBD bisa berdampak luas. Tidak hanya menghambat pencairan anggaran dan gaji pejabat daerah, tetapi juga menunda pelaksanaan program prioritas yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kotim.
“Kalau kita lambat, bukan hanya kita yang rugi. Masyarakat ikut menanggung akibatnya. Program pembangunan bisa tertunda, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah menurun. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal komitmen dan tanggung jawab moral,” ujarnya.
Rimbun juga meminta seluruh fraksi di DPRD Kotim agar segera menyusun laporan hasil reses secara sistematis, terukur, dan berbasis data, sebelum diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar).
Ia menekankan, setiap aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi program nyata dan alokasi anggaran yang jelas, bukan sekadar berhenti di catatan laporan.
“Disiplin anggaran bukan hanya soal mematuhi jadwal, tapi tentang tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Jangan pernah main-main dengan amanah publik,” tegasnya.
Dalam reses kali ini, sejumlah persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga mencakup jalan rusak, akses air bersih yang belum merata, serta penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dan pelatihan kerja.
Rimbun memastikan semua masukan tersebut akan menjadi bahan utama dalam pembahasan RAPBD 2026, agar kebijakan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kotim. (C-A)
